FOTO : Bambang Sudarsono ( memegang pengeras suara ) saat menyampaikan sikap tidak bersedianya forum GTT PTT non katagori dijadikan alat politik. Ungkapan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan komisi lV pada hari selasa tanggal 6 juni 2017.
NGANJUK, MEMO.CO.ID – Para guru GTT menolak jadi alat politik kekuasaan. Pergerakan peta politik jelang bursa pilkada Nganjuk yang dihelat 2018 mendatang terus bergulir. Dari masing masing temses para bakal calon mulai action melakukan penggalangan masa.
Beragam kemasan politik praktis mulai bermunculan. Intinya dari masing masing temses mentargetkan bisa mendapatkan simpati publik demi kemenangan bakal calon yang digadang gadang bisa duduk dikursi AG-1.
Untuk mencapai itu tentunya dibutuhkan trik dan intrik untuk bisa meraih target kemenangan. Seperti halnya yang ramai dibicarakan dikalangan dewan baru baru ini. Yaitu terkait munculnya data tentang pembentukan forum GTT -PTT non katagori yang dinilai sarat muatan politik.
Berangkat dari itu seperti dikatakan Yuangga seorang anggota DPRD Nganjuk dari komisi ll menurutnya ada gejala kurang sehat dalam perjalanan pembentukan forum tersebut.
Sesuai data yang dimiliki Yuangga yang ditunjukkan kepada para wartawan diantaranya bukti berupa rekaman suara , bukti satu lembar kertas berisi notulen rapat dan bukti satu buah surat undangan terkait acara deklarasi pembentukan forum GTT PTT non katagori yang digelar di balai klurahan Tanjunganom pada tanggal 14 mei silam.
Dari temuan data itu menurut analisa Yuangga ada indikasi mengarah pada muatan politik. Karena sesuai isi rekaman suara itu sangat jelas bahwa dari sejumlah GTT PTT non katagori sebanyak 2546 orang tersebut bisa menjadi PNS tanpa tes.
Kejanggalan lain masih dipaparkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Nganjuk ini bahwa paska deklarasi pembentukan pengurus forum GTT – PTT non katagori pada tanggal 14 mei muncul bukti baru berupa notulen rapat tertanggal 25 mei.
” Uniknya rapat tersebut dilaksanakan dirumah kediaman Bupati Nganjuk,Taufiqurohman di Jombang yang dihadiri pengurus dan anggota forum yang didampingi oleh salah satu ketua LSM,” paparnya.
Dari hasil rapat khusus tersebut dikatakan juga oleh anggota banggar DPRD Nganjuk ini berisi himbauan tentang validasi data GTT PTT untuk segera dikirim ke propensi dan pusat agar segera mendapatkan SK dinas. Endingnya agar segera mendapatkan dana insentif dari daerah. Dengan begitu kesejahteraan GTT PTT bisa terangkat.
Lebih janggal lagi dituturkan juga olehnya bahwa dalam notulen rapat tersebut juga tertera tandatangan Ita P yang tidak lain adalah istri bupati Taufiqurohman yang juga akan maju dalam bursa pilkada Nganjuk 2018 mendatang.
Dengan munculnya tandatangan itu lebih jauh dikatakan dia banyak mengundang pertanyaan publik ada maksud apa dibalik tanda tangan itu. ” Karena kapasitas dia ( Ita.P,red ) dalam forum tidak jelas,” paparnya.
Sementara itu saat wartawan mengklarifikasi persoalan ini kepada salah satu orang dekat bupati menampik keras tudingan itu. ” Tuduhan itu tidak benar. Misi ini tidak bersinggungan dengan politik. Ini murni memperjuangkan nasib GTT PTT non katagori agar lebih sejahtera,” ucapnya.
Lain halnya saat rapat hearing komisi lV bersama Forum GTT PTT yang dilaksanakan pada tanggal 6 juni 2017 . Muncul sikap tegas dari salah satu anggota forum bernama Bambang Sudarsono yaitu menolak keras jika forum GTT PTT ini dijadikan alat poliik. ” Biarkan kami berjalan sesuai dengan tupoksi kami yaitu mendidik. Janganlah kami digiring kearah politik. Harapan kami hanya satu perhatikan nasib kami,” tuturnya dihadapan jajaran ketua dan anggota komisi lV . (adi)
