Example floating
Example floating
BLITAR

GPI Demo Tuntut Eksekutif dan Legislatif Tanggung Jawab Atas Mandeknya Pembangunan

Prawoto Sadewo
×

GPI Demo Tuntut Eksekutif dan Legislatif Tanggung Jawab Atas Mandeknya Pembangunan

Sebarkan artikel ini

Blitar, memo.co.id

Tidak harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legislatif di Pemerintahan Kabupaten Blitar membuat masyarakat menjerit imbas mandeknya pembangunan.

Baca Juga: Bos Wisata Kampung Coklat Beri THR kepada 7.000 Peserta Pengajian

Hari ini, sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, menuntut penyelesaian problematika ini.

Ketua GPI Jaka Prasetya mendesak pihak DPRD untuk bertanggung jawab atas rendahnya penyerapan anggaran dan belum disetujuinya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.

Baca Juga: Cegah Kasus Keracunan, Nurhadi Dukung Evaluasi dan Klasifikasi Dapur SPPG

“Hal ini mengakibatkan rakyat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang berasal dari uang pajak masyarakat,” tegas Jaka.

Massa juga menuntut anggota dewan yang tidak setuju akan PAK, untuk mengundurkan diri karena dinilai menghambat pembangunan. “Lebih baik mundur saja, apabila hanya membuat rakyat sengsara,” imbuhnya.

Baca Juga: SPPG Ringinanyar Mulai Jalan Dulu, Ahli Gizi dan SLHS Menyusul: Pengawasan Ke Mana?

Salain itu, Bupati Blitar selaku kepala daerah didesak bertanggung jawab atas lambatnya mutasi jabatan dan reformasi birokrasi di tubuh Pemkab Blitar. Persoalan ini dituding menjadi penyebab performa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak maksimal.

“Akhirnya semua jadi tidak maksimal. Semangat kerja mereka jadi menurun karena menunggu janji mutasi yang hingga kini tidak pernah terbukti,” bebernya.

Menurut Jaka, lambatnya mutasi ini juga bisa berujung pada masalah baru, yakni kerawanan atas potensi tindak pidana korupsi. Pejabat yang baru dimutasi dihadapkan dengan waktu penyerapan anggaran yang sempit. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya konflik administrasi dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Jangan mau dijerumuskan, lebih baik mengundurkan diri atau menolak jabatan baru, daripada nantinya masuk penjara. Karena rawan sekali terjadinya konflik kepentingan dan korupsi, mengingat waktu penyerapan anggaran yang sangat mepet,” pungkasnya.