[ad_1]
Situbondo, Memo
Baca Juga: Wujud Kepedulian Sosial, KAI Daop 7 Madiun Sepanjang Tahun 2025 Salurkan Dana Sosial Rp 778 Juta
Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor yang rawan terjadinya korupsi. Banyak modus yang digunakan mulai dari mark up harga sampai pelaksanaan tender serta penentuan pemenang tender.
Forum Gerakan Lintas Aspirasi Rakyat (GELAR). Lukman Hakim SH, mengungkapkan terkait pengadaan Barang/Jasa di ULP atau Pokja Situbondo diduga melakukan kolusi dan neputisme, Curang dalam hal pengadaan barang dan jasa, fakta terjadi ada beberapa CV Yang digugurkan di tahap pemenangan penawaran harga (Kualifikasi Harga).
Lukaman mengungkapkan Seperti CV. Laki-Laki dan CV Anisa Amira dua-duanya adalah penyedia yang telah memenuhi persyaratan dan yang dinyatakan sebagai pemenang tahap penawaran harga terendah namun anehnya CV tersebut digugurkan begitu saja di tahap Evaluasi Administrasi Oleh pihak ULP.
Menurut Lukman sedangkan CV Anisa & Amira ini sudah mengikuti Retender selama 3 kali dan tetap saja digugurkan, semestinya bila CV tersebut sudah mengikuti Retender sebanyak 3 kali, Pokja berwenang menunjuk langsung CV tersebut untuk dimenangkan dan/ atau dilanjutkan pada Evaluasi Pembuktian.namun fakta yang terjadi malah di gugurkan dan CV Bhakti Nusa Di loloskan.
Baca Juga: Upaya Peningkatan Keselamatan Perka, KAI Daop 7 Madiun Tutup Perlintasan Liar
