Menurut Darmawan, strategi penyiagaan posko dan personel telah terbukti mendukung kelancaran Pemilu di seluruh Indonesia. Contohnya, di Kalsel dan Kalimantan Tengah, petugas PLN bersiaga di 428 lokasi seperti Kantor KPU, Kantor Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kantor pemerintah, serta instansi terkait.
Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), PLN menempatkan 2.755 petugas di 136 posko siaga. Selain itu, PLN juga menyediakan kendaraan listrik sebagai sarana operasional untuk berbagai kegiatan pengawasan dan pengecekan instalasi kelistrikan.
“Kami memantau pergerakan pasokan listrik setiap jam untuk memastikan keamanannya. Semua Unit Gardu Bergerak (UGB) dan Uninterruptible Power Supply (UPS) juga dijamin keandalannya dalam mendukung Pemilu,” ungkap Darmawan.
Di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, PLN menurunkan 1.245 personel di 21 posko siaga, didukung dengan 123 unit mobil, 105 unit sepeda motor, 8 unit crane, 16 UGB, 16 genset mobile, dan 2 unit UPS.
Darmawan menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan lokasi-lokasi vital terlebih dahulu, termasuk Kantor KPU Provinsi, KPUD di tingkat Kabupaten, Bawaslu Provinsi, kantor pemerintah daerah, PPK Kecamatan hingga TPS.
“Dengan kesiapan dan komitmen PLN, alhamdulillah Pemilu 2024 ini berjalan dengan lancar dan aman di semua tingkatan,” tutur Darmawan.
Peran Kritis PLN dalam Menjaga Stabilitas Pemilu 2024: Mitra Terpercaya Demokrasi Indonesia
Dalam mengamankan kelancaran Pemilu 2024, PLN (Persero) telah membuktikan komitmennya dengan menyediakan 1.853 posko siaga di seluruh Indonesia, didukung oleh 80 ribu personel yang bertugas 24 jam.
Berbagai upaya strategis seperti penyiagaan posko dan personel di lokasi strategis, pemantauan sistem kelistrikan secara terus-menerus, dan pengadaan kendaraan listrik sebagai sarana operasional, telah memastikan bahwa Pemilu berjalan lancar dan aman di semua tingkatan.
Keberhasilan ini menegaskan bahwa PLN bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga mitra yang dapat diandalkan dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia.
