“Iya (meluber), jadi kita cuma mengandalkan sedot WC setiap satu minggu. Karena tanah di sini berbeda, daya resapnya rendah. Makanya kita buat baru, nanti akan ada 6 kotak, sekaligus nanti ada pengelolaannya,” tegas Zainal.
Pengakuan ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan pernyataan antara kepala SPPG dan pihak mitra. Jika mitra mengakui IPAL meluber dan hanya mengandalkan sedot mingguan, lalu bagaimana pengawasan internal dilakukan?
Baca Juga: PJT I Jadwalkan Flushing Wlingi-Lodoyo Mulai 18 Mei 2026, Warga Diminta Jauhi Sungai Brantas
Tak hanya soal IPAL, Aprilia juga mengakui bahwa hingga kini SPPG Cepoko belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Proses pengurusan sertifikat ini masih berjalan dan kami berharap bisa segera tuntas agar kami dapat memenuhi standar yang ditetapkan,” ucapnya.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus, BPP UNU Blitar Akhirnya Nonaktifkan Dosen
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin dapur yang melayani ribuan penerima manfaat program MBG bisa beroperasi berbulan-bulan tanpa IPAL standar dan tanpa sertifikat laik higiene sanitasi?
Meski demikian, Aprilia memastikan operasional akan kembali dimulai pada 23 Februari 2026, mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: MAKI Ingatkan Pentingnya Clean Governance dalam Pemilihan Ketua KONI Blitar
“Kalau untuk minggu ini kami memang diarahkan oleh BGN untuk diserentakkan pada tanggal 23, selama Bulan Ramadhan ini,” tandasnya.
Publik kini menunggu, apakah pembukaan kembali ini benar-benar didahului dengan pembenahan menyeluruh, atau sekadar mengejar target operasional. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar program, melainkan kesehatan lingkungan dan keselamatan ribuan penerima manfaat.**
