“Tapi hendaknya pimpinan harus menelaah ulang dengan hati yang dalam, bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah murni sebuah sikap, tuntutan, dan titipan kita untuk dilakukan Saudara Bupati ke depan,” kata Hafidi.
Legislator PKB ini tidak menuntut agar DPRD Jember diagungkan, namun ia menyayangkan ketidakhadiran bupati atau minimal wakil bupati dalam forum resmi seperti sidang paripurna. Menurutnya, kehadiran kepala daerah akan menunjukkan rasa saling menghargai dan menghormati antara eksekutif dan legislatif.
“Tapi seyogyanya ketika acara forum seperti ini, hendaknya Saudara Bupati hadir, minimal wakil bupati yang hadir. Sehingga acara yang kita laksanakan siang ini benar-benar acara yang kita hargai dan hormati bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Hafidi berharap kejadian serupa tidak akan terulang kembali di masa mendatang, demi menjaga hubungan baik antara kedua lembaga. “Jangan terulang lagi kegiatan siang hari ini, supaya tidak ada luka di atas luka,” harapnya.
Baca Juga: Syawalan 1447 H di Ponpes Wali Barokah, Dandim 0809/Kediri Pesankan Ini
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengapresiasi interupsi yang disampaikan oleh Hafidi. Ia menilai hal tersebut sebagai masukan yang baik, terutama mengingat pernyataan bupati sebelumnya yang ingin terus bersinergi dengan DPRD.
“Itu bagus. Apalagi bupati sudah menyampaikan akan berusaha terus bersinergi dengan DPRD. Ketika bersinergi tentu kami akan menghormati, saling menjaga hubungan ini dalam rangka konstruktif agar pembangunan di Jember bisa berjalan baik,” kata Widarto.
Widarto menghormati alasan ketidakhadiran bupati, namun ia memahami keinginan anggota dewan agar wakil bupati dapat hadir mewakili bupati dalam sidang paripurna. Hal ini dianggap penting agar rekomendasi yang disampaikan tidak hanya berupa tulisan, tetapi juga didengarkan secara langsung oleh kepala daerah.
“Supaya rekomendasi ini tidak hanya sampai dalam bentuk tulisan, tapi didengarkan langsung oleh beliau,” katanya.
Usai sidang paripurna, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan bahwa Bupati Fawait tidak dapat hadir karena sedang berada di Jakarta. Sementara itu, Wakil Bupati Djoko Susanto berhalangan hadir karena mengantarkan istrinya berobat. Djoko juga membenarkan ketidakhadirannya di Jember melalui pesan singkat, hanya menuliskan “Luar kota”.
Menyikapi potensi bentrok agenda di masa depan, Wakil Ketua DPRD Widarto menyatakan kesiapannya untuk berkomunikasi dengan pihak eksekutif guna menata ulang jadwal sidang paripurna. “Kami ngalah, kami akan sesuaikan jadwalnya agar bupati dan wabup bisa hadir,” pungkasnya, menunjukkan keinginan dewan untuk tetap menjaga hubungan yang harmonis demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Jember.
