Sementara itu, Presiden terpilih Donald Trump dan pengusaha Elon Musk sebelumnya mendesak Partai Republik untuk menolak undang-undang tersebut. Undang-Undang Bantuan Amerika 2025 yang akhirnya disepakati ini memiliki 118 halaman, jauh lebih ringkas dibandingkan versi sebelumnya yang mencapai 1.547 halaman.
Undang-undang ini memastikan pendanaan pemerintah tetap berjalan hingga 14 Maret 2025. Namun, permintaan Trump terkait kenaikan batas utang tidak dimasukkan dalam perjanjian kali ini. Para pemimpin Partai Republik menyatakan bahwa isu tersebut akan dibahas lebih lanjut pada tahun depan.
Kesepakatan ini juga menghilangkan beberapa ketentuan yang diinginkan oleh Demokrat, seperti kenaikan gaji anggota legislatif dan reformasi dalam sistem perawatan kesehatan. Sebaliknya, undang-undang tersebut mencakup alokasi dana sebesar USD100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) untuk pemulihan bencana alam, serta tambahan USD10 miliar (Rp161,9 triliun) untuk membantu petani.
Di sisi lain, Jembatan Francis Scott Key yang runtuh di Baltimore akan menerima dana khusus untuk proses pembangunan kembali. Elon Musk, yang dipercaya Trump untuk menekan pengeluaran pemerintah, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap versi awal undang-undang tersebut. Namun, Partai Republik menyambut baik dimulainya “era baru” yang akan dimulai pada Januari mendatang.
