MEMO – Pemerintah Amerika Serikat sukses menghindari penutupan setelah Presiden Joe Biden resmi menandatangani undang-undang pengeluaran terbaru pada Sabtu (21/12/2024). Kesepakatan tersebut memperoleh persetujuan Senat dengan hasil voting 85-11, hanya beberapa jam sebelum tenggat tengah malam.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat juga telah memberikan lampu hijau dengan hasil voting 336-34. Tanpa kesepakatan ini, jutaan pegawai federal diperkirakan akan menghadapi cuti tanpa gaji atau terpaksa bekerja tanpa bayaran.
Menurut laporan BBC News, utang nasional AS kini mencapai sekitar USD36 triliun (setara Rp583 kuadriliun). Menariknya, jumlah dana yang digunakan untuk membayar bunga utang bahkan lebih besar dibandingkan anggaran untuk keamanan nasional.
Apabila penutupan pemerintah benar-benar terjadi, berbagai layanan publik seperti taman nasional, program bantuan pangan, serta pendanaan federal akan berhenti total. Selain itu, bantuan untuk petani dan korban bencana alam juga akan sangat terbatas.
Sementara itu, Presiden terpilih Donald Trump dan pengusaha Elon Musk sebelumnya mendesak Partai Republik untuk menolak undang-undang tersebut. Undang-Undang Bantuan Amerika 2025 yang akhirnya disepakati ini memiliki 118 halaman, jauh lebih ringkas dibandingkan versi sebelumnya yang mencapai 1.547 halaman.
Undang-undang ini memastikan pendanaan pemerintah tetap berjalan hingga 14 Maret 2025. Namun, permintaan Trump terkait kenaikan batas utang tidak dimasukkan dalam perjanjian kali ini. Para pemimpin Partai Republik menyatakan bahwa isu tersebut akan dibahas lebih lanjut pada tahun depan.
Kesepakatan ini juga menghilangkan beberapa ketentuan yang diinginkan oleh Demokrat, seperti kenaikan gaji anggota legislatif dan reformasi dalam sistem perawatan kesehatan. Sebaliknya, undang-undang tersebut mencakup alokasi dana sebesar USD100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) untuk pemulihan bencana alam, serta tambahan USD10 miliar (Rp161,9 triliun) untuk membantu petani.
Di sisi lain, Jembatan Francis Scott Key yang runtuh di Baltimore akan menerima dana khusus untuk proses pembangunan kembali. Elon Musk, yang dipercaya Trump untuk menekan pengeluaran pemerintah, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap versi awal undang-undang tersebut. Namun, Partai Republik menyambut baik dimulainya “era baru” yang akan dimulai pada Januari mendatang.
