Sementara itu, di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, 71 KK terdampak masih menanti rekomendasi dari Badan Geologi sebagai syarat pindah ke lokasi yang lebih aman. “Semua relokasi harus berada di titik yang benar-benar aman. Jangan sampai menyelesaikan satu masalah, malah memunculkan masalah baru,” tegas Sukarodin, menegaskan pentingnya relokasi aman bencana.
Sukarodin mengakui adanya keterbatasan anggaran daerah, khususnya dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Namun, ia menyebut komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat telah terjalin baik.
Baca Juga: DPRD Trenggalek Desak Optimalisasi PAD dari Sektor Usaha Besar, Tolak Bebani Rakyat Kecil
“Kita tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Makanya sinergi pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat sangat penting. Kemarin juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sudah turun langsung ke lokasi. Ini menandakan keseriusan bersama,” paparnya.
DPRD juga membuka opsi penggeseran anggaran dalam APBD Perubahan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak, selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan penanganan bencana Trenggalek berjalan efektif.
