Trenggalek, Memo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mendesak agar penanganan pascabencana di wilayahnya segera dipercepat, khususnya terkait relokasi warga dan pembangunan infrastruktur darurat. Fokus utama saat ini adalah penyediaan jembatan Bailey di sejumlah lokasi rawan bencana.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menekankan hal ini usai mengevaluasi progres kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek. Ia mengapresiasi laporan BPBD yang rinci, namun menyoroti perlunya penyelesaian masalah-masalah mendesak.
Baca Juga: DPRD Trenggalek Desak Optimalisasi PAD dari Sektor Usaha Besar, Tolak Bebani Rakyat Kecil
“Terkait jembatan Bailey, ada lima titik yang diajukan. Tiga di antaranya sudah terealisasi, dua sisanya masih belum. Ini harus menjadi perhatian karena menyangkut konektivitas dan keselamatan warga,” ujar Sukarodin pada Jumat (13/06/2025).
Beberapa titik yang menjadi perhatian dalam pemulihan infrastruktur antara lain Jembatan Kuncing, Dawuhan, dan Jatiprahu. Selain itu, proses relokasi warga terdampak bencana juga masih menjadi prioritas. Di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, 38 Kepala Keluarga (KK) terdampak, dengan 26 KK difasilitasi BPBD dan sisanya relokasi mandiri.
Sementara itu, di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, 71 KK terdampak masih menanti rekomendasi dari Badan Geologi sebagai syarat pindah ke lokasi yang lebih aman. “Semua relokasi harus berada di titik yang benar-benar aman. Jangan sampai menyelesaikan satu masalah, malah memunculkan masalah baru,” tegas Sukarodin, menegaskan pentingnya relokasi aman bencana.
Sukarodin mengakui adanya keterbatasan anggaran daerah, khususnya dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Namun, ia menyebut komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat telah terjalin baik.
Baca Juga: Sentuhan Tangan Emas dari Trenggalek yang Menyembuhkan Pasien Tanpa Pamrih
“Kita tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Makanya sinergi pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat sangat penting. Kemarin juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sudah turun langsung ke lokasi. Ini menandakan keseriusan bersama,” paparnya.
DPRD juga membuka opsi penggeseran anggaran dalam APBD Perubahan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak, selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan penanganan bencana Trenggalek berjalan efektif.
