Trenggalek, Memo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mendesak agar penanganan pascabencana di wilayahnya segera dipercepat, khususnya terkait relokasi warga dan pembangunan infrastruktur darurat. Fokus utama saat ini adalah penyediaan jembatan Bailey di sejumlah lokasi rawan bencana.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menekankan hal ini usai mengevaluasi progres kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek. Ia mengapresiasi laporan BPBD yang rinci, namun menyoroti perlunya penyelesaian masalah-masalah mendesak.
Baca Juga: DPRD Trenggalek Desak Optimalisasi PAD dari Sektor Usaha Besar, Tolak Bebani Rakyat Kecil
“Terkait jembatan Bailey, ada lima titik yang diajukan. Tiga di antaranya sudah terealisasi, dua sisanya masih belum. Ini harus menjadi perhatian karena menyangkut konektivitas dan keselamatan warga,” ujar Sukarodin pada Jumat (13/06/2025).
Beberapa titik yang menjadi perhatian dalam pemulihan infrastruktur antara lain Jembatan Kuncing, Dawuhan, dan Jatiprahu. Selain itu, proses relokasi warga terdampak bencana juga masih menjadi prioritas. Di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, 38 Kepala Keluarga (KK) terdampak, dengan 26 KK difasilitasi BPBD dan sisanya relokasi mandiri.
