Tanpa data yang akurat, lanjut Mugianto, pemerintah daerah akan kesulitan menetapkan target yang tepat. Akibatnya, sektor yang seharusnya dilindungi malah menjadi sasaran penarikan pajak, sedangkan sektor usaha besar justru terabaikan. Ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam beban fiskal.
“Jika datanya tidak ada, ya pasti bocor. Targetnya jadi tidak akurat, rakyat kecil yang akhirnya menjadi korban. Seharusnya yang kita tertibkan dulu itu hotel-hotel, kos-kosan, pengusaha reklame, dan sektor usaha tambang,” tegasnya lagi, menyoroti pentingnya optimalisasi pajak usaha Trenggalek.
Baca Juga: Sorotan DPRD Trenggalek Anggaran TPP ASN Lebih Besar dari PAD Murni
Komisi II berharap, pada tahun ini pemerintah daerah mulai serius menyusun peta potensi pendapatan daerah secara menyeluruh. Selain demi meningkatkan PAD, langkah ini juga dinilai penting untuk mewujudkan keadilan anggaran, agar beban pembangunan tidak hanya ditanggung oleh masyarakat kecil. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan fiskal Trenggalek.
“Ini soal keadilan anggaran. Potensi pendapatan dari pengusaha harus benar-benar pemerintah garap, agar Trenggalek bisa mandiri tanpa terus menggantungkan dana transfer pusat,” pungkas Mugianto, menyerukan kemandirian daerah Trenggalek. (Ham/DPRD)
Baca Juga: DPRD Trenggalek Desak Percepatan Relokasi dan Infrastruktur Darurat Pascabencana
