MEMO – Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, menyatakan penyesalannya atas insiden kericuhan yang mewarnai aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang TNI pada Minggu (23/3/2025) malam. Menurutnya, para anggota DPRD Kota Malang sebenarnya telah siap untuk menerima dan mendengarkan aspirasi yang hendak disampaikan oleh massa aksi, asalkan demonstrasi tersebut berjalan dengan damai dan tanpa tindakan anarkis.
Namun, sangat disayangkan, niat baik tersebut tidak dapat terwujud karena aksi demonstrasi justru lebih dulu berujung pada bentrokan antara para demonstran dengan aparat keamanan yang berjaga. “(Tapi) Hari ini kami belum sempat bertemu dengan massa aksi, namun situasi sudah berubah menjadi chaos,” ungkap Rimzah pada hari Minggu (23/3/2025), menunjukkan kekecewaannya.
Rimzah menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya di DPRD Kota Malang sebenarnya memiliki keinginan untuk hadir dan berdialog langsung dengan para demonstran. “Kami sangat menyayangkan kejadian ini, karena kami dari 7 fraksi sebenarnya telah siap untuk menerima massa aksi dan membangun narasi bersama dalam menyuarakan aspirasi mereka,” jelasnya.
Sayangnya, sebelum kesempatan untuk bertemu dan berdialog itu tiba, aksi demonstrasi telah berubah menjadi ricuh. Saat ini, pihak DPRD Kota Malang masih melakukan pendataan terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat aksi anarkis yang dilakukan oleh sebagian demonstran.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan sekretariat dewan untuk segera melakukan inventarisasi. Sepengetahuan saya tadi bagian kiri pos (terbakar), tetapi itu adalah tempat penyimpanan barang bekas, dan yang terpenting tidak ada korban jiwa,” kata Rimzah menjelaskan.
