Ia mengakui masih ada kegelisahan di tengah masyarakat terkait informasi dan regulasi program koperasi yang dinilai belum sepenuhnya dipahami.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, koperasi, dan DPRD menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Baca Juga: Samanhudi Nyatakan Mundur, Elim Gantikan Pimpin KONI Kota Blitar
Komisi II DPRD Kabupaten Blitar juga menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi agar seluruh pelaksanaan program tetap berjalan sesuai aturan.
Melalui hearing tersebut diharapkan tercipta komunikasi yang baik antara masyarakat, pelaku koperasi, pemerintah daerah dan DPRD.**
Baca Juga: Fatatoh Ajak Masyarakat Lestarikan Tradisi Larung Sesaji sebagai Warisan Budaya
