Blitar, Memo.co.id – DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Blitar mengenai Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (21/8/2026).
Rapat berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari. Ia didampingi Wakil Ketua I M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi serta Sekretaris DPRD Haris Susianto.
Bupati Blitar Rijanto turut hadir bersama Sekretaris Daerah, Forkopimda, Forkopimcam, pimpinan OPD, anggota DPRD dan tamu undangan lainnya.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari mengatakan paripurna tersebut merupakan tindak lanjut surat Bupati Blitar Nomor B/900/464/409.6.2/2026 tertanggal 19 Agustus 2026 tentang Penyampaian Naskah Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dalam penjelasannya, Bupati Blitar Rijanto menyampaikan perubahan Kebijakan Umum APBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan perubahan asumsi makro ekonomi dalam Perubahan RKPD Kabupaten Blitar.
Penyesuaian tersebut juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini, kebijakan fiskal regional dan nasional, program Asta Cita dan Asta Karya serta arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030.
Rijanto memaparkan lima prioritas pembangunan Kabupaten Blitar pada 2026.
Pertama, pemerataan konektivitas infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Kedua, peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan hilirisasi pertanian.
Ketiga, pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM dan industri serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Keempat, pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan perlindungan sosial yang adaptif.
Kelima, peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta kualitas pelayanan publik.
Bupati berharap pembahasan Perubahan KUA-PPAS dapat segera dilakukan secara bersama antara eksekutif dan legislatif agar berbagai program pembangunan 2026 dapat disepakati.
“Selanjutnya mari kita bahas bersama-sama antara legislatif dan eksekutif untuk segera mencapai kesepakatan bersama program pembangunan yang akan kita laksanakan pada Tahun Anggaran 2026,” jelas Bupati Blitar Rijanto.
Pembahasan Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran serta program pembangunan Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2026. **
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
