MEMO – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan tenaga kerja, khususnya di LPP TVRI dan LPP RRI. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN Antara di Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/2/2025).
“Tidak boleh ada pengurangan pegawai, apalagi perumahan kontributor daerah. Pemotongan honor juga tidak diperkenankan,” tegas Saleh.
Baca Juga: Isu Ijazah Jokowi Kembali Memanas, Andi Widjajanto Beri Klarifikasi Tegas
DPR menekankan bahwa upaya penghematan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk merumahkan pekerja. Menurut Saleh, ada cara lain untuk melakukan efisiensi tanpa harus memangkas jumlah tenaga kerja.
“Sumber daya manusia bukan bagian dari efisiensi. Jika harus berhemat, lakukan dengan memangkas jumlah program, bukan dengan mengurangi pegawai,” jelasnya.
Baca Juga: "Bersih-Bersih" Istana: Prabowo Tegas, Pejabat Tak Becus Mundur!
Untuk memastikan kebijakan ini benar-benar diterapkan, DPR akan turun langsung ke daerah dalam dua minggu ke depan guna mengecek pelaksanaannya. Jika ditemukan adanya kontributor yang tetap dirumahkan, DPR akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Kami akan pastikan keputusan ini dijalankan. Jika masih ada pekerja yang dirumahkan, kami tidak akan tinggal diam,” ujar Saleh.
Baca Juga: Prabowo Pilih Kasih Makan Rakyat Daripada Biarkan Uang Negara Dikorupsi
Selain itu, DPR meminta agar berbagai informasi di media sosial terkait pemangkasan pegawai bisa diklarifikasi. Menurut Saleh, pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
