Kritik terhadap kebijakan hilirisasi nikel dan sejenisnya yang diterapkan oleh Presiden Jokowi telah menuai perhatian. Kritik ini datang dari Ekonom Faisal Basri yang mengungkapkan bahwa 90 persen dari keuntungan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut justru dinikmati oleh China. Kritik ini dia sampaikan dengan merujuk pada data resmi dari pemerintah dan pelaku bisnis terkait.

Faisal Basri menjelaskan bahwa data yang ada menunjukkan bahwa nilai ekspor bijih nikel pada tahun 2014 hanya sekitar Rp1 triliun. Angka ini dihitung dengan mengalikan ekspor senilai US$85,913 juta dengan nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, yaitu Rp11.865 per dolar AS.

Namun, pada tahun 2022, nilai ekspor besi dan baja yang dihasilkan dari hilirisasi mencapai Rp413,9 triliun. Angka ini dihitung dengan mengalikan nilai ekspor US$27,8 miliar dengan nilai tukar rupiah pada tahun tersebut, yaitu Rp14.876 per dolar AS.

Meskipun terjadi peningkatan nilai ekspor, Faisal Basri mengkritik bahwa hasil uang dari ekspor tersebut tidak sepenuhnya mengalir ke Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel yang dimiliki oleh China.

Indonesia juga menganut rezim devisa bebas, yang memungkinkan perusahaan China untuk mengambil semua hasil ekspor ke luar negeri atau ke negaranya sendiri.

Namun, pemerintah memiliki tanggapan terhadap kritik ini. Presiden Jokowi merespons kritik dari Faisal Basri dengan menyebut bahwa tudingan tersebut tidak benar. Jokowi mempertanyakan metode yang digunakan Faisal Basri dalam mengkritik kebijakan tersebut.

Ia menyatakan bahwa hilirisasi telah memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Contohnya, nilai ekspor nikel yang meningkat dari mentahan menjadi produk hilir telah memberikan dampak positif, seperti meningkatnya penerimaan pajak dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Kritik Faisal Basri: China Dinikmati Lebih Banyak dari Hilirisasi Nikel

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, juga ikut membantah kritik Faisal Basri. Seto menjelaskan bahwa data ekspor besi dan baja yang digunakan Faisal Basri tidak mencakup perkembangan hilirisasi yang telah terjadi di Indonesia.

Hilirisasi nikel tidak hanya terbatas pada besi dan baja, tetapi juga telah berkembang ke produk-produk seperti nickel matte dan MHP yang memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Pemerintah juga mengklarifikasi bahwa mereka telah menetapkan pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Hal ini bertujuan untuk mendukung hilirisasi dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.