Ironisnya, pihak pengelola dapur SPPG tak dapat dikonfirmasi secara langsung. Salah seorang yang mengaku sebagai asisten lapangan menyebutkan bahwa kepala SPPG dan ahli gizi sedang mengikuti zoom meeting dengan pihak BGN. Alasan justru menambah kesan tertutupnya pengelolaan dapur yang seharusnya transparan, terlebih menyangkut konsumsi anak-anak.
Fakta lain yang tak kalah mengkhawatirkan, Dinas Kesehatan Kota Blitar mengungkapkan bahwa dapur SPPG tersebut hingga kini belum mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, SLHS merupakan dokumen krusial yang menjadi bukti bahwa sebuah dapur atau penyedia makanan telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta keamanan pangan. Tanpa SLHS, operasional dapur patut dipertanyakan dan berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. “SLHS-nya masih proses sepertinya,” jawab Endang.
Baca Juga: Forum Hukum Nasional UNU Blitar: Diskusi Akademik Simpulkan Ketua KONI Merupakan Pejabat Publik
Keberadaan tumpukan sampah dan bau amis yang dibiarkan tanpa penanganan serius berpotensi menjadi sumber penyakit. Kondisi tersebut dapat memicu berkembangnya bakteri, lalat, dan faktor penyakit lain yang berisiko mencemari makanan.
“Harusnya ada penutupnya, jangan dibiarkan menumpuk seperti itu. Kalau soal bau, pasti kan ada sumbernya. Kalau tidak ditangani dengan baik, bisa menimbulkan potensi penyakit,” pungkasnya.
Baca Juga: SOBAT MBG Gelar Aksi Damai di Blitar, Dukung Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin program yang digadang-gadang untuk meningkatkan kualitas gizi justru dijalankan dengan menu seadanya, lingkungan dapur yang memprihatinkan, serta tanpa kelengkapan izin sanitasi?
Jika tidak segera dievaluasi dan ditindak tegas, SPPG Jalan WR Supratman dikhawatirkan bukan menjadi solusi, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan anak-anak di Kota Blitar. **
Baca Juga: Pengurus KONI Kota Blitar 2026–2030 Dilantik, Fokus Konsolidasi dan Peningkatan Prestasi
