Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan, telah mengalokasikan dana sejumlah Rp562,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 untuk mendukung warga miskin di Indonesia. Keputusan ini menandai upaya pemerintah pusat dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Salah satu contohnya adalah melalui program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako yang telah menjadi sokongan bagi mereka.

Secara lebih rinci, program PKH telah mengalami penyaluran dana sebesar Rp14,9 triliun hingga akhir Juli 2023, manfaatnya dirasakan oleh 9,8 juta keluarga penerima. Sementara itu, kartu sembako telah mengambil bagian dari APBN dengan nilai mencapai Rp22,2 triliun untuk membantu 18,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tidak hanya itu, kelompok rentan ini juga mendapatkan dukungan dalam bentuk BPJS Kesehatan, yang iurannya ditanggung oleh APBN sebesar Rp27 triliun untuk periode Januari hingga Juli 2023. Hal ini berarti bahwa setiap bulan, APBN menyisihkan dana sebesar Rp3,9 triliun untuk melayani kebutuhan kesehatan dari 96,7 juta peserta yang tidak mampu.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan dalam sebuah konferensi pers mengenai APBN KiTA pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus.

Ia menambahkan, “Dengan adanya dukungan ini, ketika mereka menghadapi masalah kesehatan, mereka tetap bisa mendapatkan perawatan tanpa harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan.”

Di samping itu, ada juga berbagai bentuk bantuan lain yang telah disalurkan kepada kelompok ini. Bantuan benih dan pupuk organik senilai Rp463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian sejumlah Rp250 miliar, serta bantuan hewan ternak senilai Rp62,4 miliar, bahkan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang senilai Rp19,2 miliar.

Negara juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,5 triliun untuk subsidi dan kompensasi dalam sektor listrik hingga Juli 2023. Tidak hanya itu, subsidi untuk LPG 3 kg mencapai Rp37,7 triliun, dan subsidi serta kompensasi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) mencapai total Rp59,7 triliun.

Subsidi Listrik, Bantuan Pendidikan, dan Upaya Membangun Perumahan MBR

Dalam sektor pendidikan, program Indonesia Pintar menerima dana sebesar Rp6,2 triliun, sementara program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mendapatkan dana sejumlah Rp6,1 triliun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kementerian Agama mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7,1 triliun, sedangkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) senilai Rp2,3 triliun.

Tak ketinggalan, program Kartu Prakerja juga mendapatkan suntikan dana sebesar Rp2,5 triliun untuk memfasilitasi 586 ribu peserta.

Penting untuk dicatat bahwa APBN juga memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur yang dinikmati oleh masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Berbagai proyek infrastruktur seperti sanitasi, pengelolaan sampah, dan penyediaan air minum telah dibiayai.

Selain itu, ada juga proyek-proyek besar seperti bendungan, sistem irigasi, perluasan jaringan kereta api, dan pengembangan bandara senilai total Rp73,1 triliun.

Sektor bencana pun tidak terlupakan. APBN telah memberikan bantuan untuk rehabilitasi rumah-rumah yang rusak akibat bencana, dengan total alokasi dana sebesar Rp1,5 triliun. Sebagai contoh, bantuan tersebut telah mencapai Cianjur, di mana 42.400 rumah mendapatkan perbaikan senilai Rp1,22 triliun.

Selain hal tersebut, Menteri Sri Mulyani juga menyoroti kontribusi APBN dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Investasi dalam BP Tapera diarahkan untuk membangun 229 ribu unit rumah MBR dengan total dana Rp26,21 triliun pada tahun 2023.

Pada tanggal 31 Juli 2023, sudah terdapat 133.200 unit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah tersalurkan kepada MBR. Nilai total pembiayaan untuk seluruh rumah MBR ini mencapai Rp13,44 triliun dan tersebar di 386 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dukungan Pemerintah untuk Warga Miskin: Pengalokasian Dana APBN 2023 dan Dampaknya