Blitar, Memo.co.id
Ratusan warga dari Koalisi Kali Putih menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (19/6/2025), menolak aktivitas penambangan pasir di aliran Sungai Kali Putih. Mereka menilai tambang tersebut merusak jalan desa dan mencemari air sungai, yang berdampak pada pertanian warga.jumat (20/06/25)
Baca Juga: Dari Jalanan Menuju Kemandirian, Kisah Inspiratif Nasabah PNM Mekaar
Menanggapi hal ini, Direktur CV Barokah Sembilan Empat (BSE), Aditya Putra Mahardika, menyatakan pihaknya siap berdialog dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa perusahaannya telah mengantongi izin resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beroperasi sesuai ketentuan.
“Legalitas kami lengkap, dan kami menghargai aspirasi masyarakat. Kami juga tengah mengevaluasi dampak distribusi material serta pola operasional agar lebih ramah lingkungan,” ujar Aditya.
Baca Juga: Pesta Mercon di Tengah Jalan Picu Keributan, Warga Tantang Polisi: “Buka Baju, Sekalian Kelahi!”
Ia juga menyebutkan bahwa aktivitas tambang masih dalam tahap awal dan belum memberikan keuntungan, namun perusahaan tetap berkomitmen untuk memperbaiki dampak yang mungkin timbul di lapangan.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, mengatakan bahwa pihaknya akan memantau sesuai prosedur hukum. “Selama belum ada pelanggaran yang terbukti, kami tidak bisa serta-merta mengambil tindakan,” tegasnya.
Baca Juga: Dari Meja Miras ke Bara Api: Kronologi Pembakaran Toko di Garum
Situasi ini dinilai perlu ditangani lewat dialog terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga keseimbangan kepentingan.**
