Kediri, Memo
Cium gelagat dugaan ‘mafia perkara’ di balik tuntutan jaksa di persidangan kasus KDRT, massa yang terhimpun dalam Ikatan Pemuda Kediri (IPK) melakukan protes terhadap JPU di Kantor Pengadilan Kabupaten Kediri. Tuntutan jaksa terlalu ringan terhadap pelaku ( terdakwa) kekerasan dalam rumah tangga.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa kasus KDRT yang dialami warga Ketawang Kec Purwoasri bernama Sundari. Terdakwa / pelaku dalam kasus KDRT adalah suaminya sendiri, Agus Arifin. Tuntutan jaksa 7 bulan penjara, dianggap LSM IPK terlalu rendah.
Menurut Koordinator IPK , Tomi, pihaknya sejak awal mengawasi perkara ini dari berkas yang diserahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Perkara yang disidangkan ke Pengadilan Kabuaten Kediri, adalah KDRT dengan terdakwa Agus Arifin. Sedang korban KDRT adalah istrinya sendiri, Sundari.
Tomi, Koordinator IPK berharap, pihaknya ingin agar ada keadilan bagi Sundari, yang tidak hanya telah mengalami KDRT, namun juga penelantaran selama beberapa tahun. Padahal dalam pasal 44 ayat 1 undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT ( UU PKDRT ) tercantum hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Tomi khawatir ada permainan dalam tuntutan sehingga pihaknya telah mengirim surat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan pengawasan terhadap kasus yang dialami Sundari, korban KDRT.
Aksi Unjuk Rasa Massa IPK di Pengadilan Kab Kediri, Ricuh
Aksi unjuk rasa menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berlangsung di depan kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Kamis 2 Juni 2022. Aksi sempat ricuh karena pengunjuk rasa saling dorong dengan petugas keamanan di depan gerbang kantor pengadilan.
Kericuan terjadi, lantaran ada oknum petugas keamanan yang mendorong massa dari depan kantor Pengadilan Kabupaten Kediri. Beruntung, tidak ada kejadian yang tidak diinginkan dalam aksi unjuk rasa yang me,libatkan massa Ikatan Pemuda Kediri tersebut.
Tomi Wibowo, Koordinator aksi Ikatan Pemuda Kediri (IPK), mengatakan kericuhan terjadi karena perwakilan pengunjuk rasa tidak diperkenankan masuk ruang pengadilan.
Setelah itu salah satu oknum petugas keamanan keluar pagar mendatangi massa. Akhirnya terjadi aksi saling dorong. Kericuhan berakhir usai koordinator aksi menenangkan pengunjuk rasa.
