Blitar, Memo
Program Car Free Day (CFD) di Kota Blitar yang sejatinya digagas untuk mendorong gaya hidup sehat dan memperkuat interaksi sosial warga, kini justru menimbulkan kontroversi baru. Di balik gegap gempita kegiatan mingguan tersebut, terselip dugaan adanya permintaan sumbangan hingga Rp5 juta per pekan kepada sejumlah pengusaha lokal.
Informasi yang diterima memo.co.id menyebutkan, permintaan sumbangan itu disampaikan kepada pengusaha dari berbagai sektor, mulai dari perhotelan, pariwisata, perbankan, hingga kuliner. Besaran yang ditetapkan disebut-sebut tidak bersifat sukarela, melainkan “giliran wajib” bagi para pengusaha setiap pekannya.
Salah seorang pengusaha yang enggan disebut namanya mengaku keberatan atas mekanisme tersebut.
“Kalau cuma sekali-dua kali untuk kegiatan sosial, kami tidak masalah. Tapi kalau diminta tiap pekan dan jumlahnya sudah ditentukan, ya memberatkan. Apalagi kondisi ekonomi sekarang sedang sulit, kami juga punya banyak beban operasional,” ungkapnya kepada memo.co.id.
Nada serupa datang dari pengusaha lain. Mereka mempertanyakan dasar kebijakan itu dan menduga kegiatan CFD dijalankan tanpa dukungan anggaran resmi.
“Kalau memang program pemerintah, harusnya sudah ada pos anggarannya. Jangan malah pengusaha yang disuruh menutup biaya kegiatan. Itu tidak adil,” ujar sumber lain dari kalangan pelaku usaha jasa di Blitar.
Selain keresahan dari sektor swasta, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menilai penyelenggaraan CFD setiap Minggu mengganggu waktu keluarga.
“Kami kerja dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu seharusnya bisa istirahat. Tapi sekarang justru diminta hadir, ya tentu mengganggu,” keluh salah satu ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.
