Kediri, Memo
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, secara tegas menginstruksikan pemindahan markas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang selama ini menempati area bangunan museum. Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengembalikan fungsi asli gedung tersebut sebagai pusat edukasi sejarah dan penyimpanan benda cagar budaya.
Baca Juga: Bupati Kediri Mas Dhito Perkuat Etika Pejabat Daerah Usai Sosialisasi MKD DPR RI
Keputusan ini menunjukkan pergeseran prioritas pemanfaatan aset daerah yang kini lebih mengedepankan aspek pelestarian nilai-nilai luhur peradaban Kediri daripada sekadar urusan administratif perkantoran.
Langkah berani yang diambil oleh pimpinan daerah yang akrab disapa Mas Dhito ini didasari oleh keprihatinan atas minimnya ruang representatif untuk memamerkan kekayaan arkeologis Kediri. Selama ini, sebagian bangunan yang seharusnya digunakan untuk memajang arca dan prasasti justru tertutup oleh aktivitas kedinasan Satpol PP.
Mas Dhito memandang bahwa Kediri memiliki akar sejarah yang sangat kuat, terutama peninggalan dari masa Kerajaan Kadiri dan Airlangga, sehingga fasilitas pendukungnya harus dikelola dengan standar yang mumpuni.
Dalam narasinya, Mas Dhito menekankan bahwa kantor Satpol PP seharusnya berada di lokasi yang lebih strategis untuk menunjang mobilisasi tugas penegakan peraturan daerah, bukan di dalam kompleks museum. Ia menginginkan agar setiap jengkal lahan di area museum benar-benar murni digunakan untuk kepentingan kebudayaan.
Baca Juga: Bupati Kediri Salurkan Ratusan Alat Mesin Pertanian Modern Guna Dongkrak Produktivitas Petani
Mas Dhito berharap, dengan kantor yang baru, kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dapat semakin meningkat, sementara Museum Airlangga dapat bernapas lega dengan ruang pamer yang jauh lebih luas dan terbuka.
Kebijakan ini juga selaras dengan semangat pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri. Mas Dhito menyadari bahwa dengan hadirnya bandara, arus wisatawan akan meningkat pesat. Oleh karena itu, infrastruktur budaya seperti museum harus dipersiapkan dengan matang agar menjadi magnet wisata utama.
Secara jangka panjang, pemindahan kantor Satpol PP ini diyakini akan mendongkrak ekonomi kreatif di sekitar kawasan museum. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, sektor UMKM lokal mulai dari kuliner hingga kerajinan khas Kediri akan turut merasakan dampak positifnya.
Mas Dhito optimis bahwa investasi di bidang kebudayaan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan dinikmati oleh anak cucu kelak sebagai pondasi karakter bangsa yang kuat.
Penataan aset daerah ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan Mas Dhito tidak hanya fokus pada pembangunan fisik jalan dan gedung baru, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap aspek non-fisik seperti sejarah dan budaya.
Komitmen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang memiliki permasalahan serupa, di mana aset cagar budaya seringkali kalah bersaing dengan kepentingan administratif instansi pemerintah.
Kedepannya, pemantauan terhadap proses pembangunan kantor baru Satpol PP akan terus dilakukan agar tenggat waktu pengosongan gedung museum dapat terpenuhi tepat waktu. Penegakan marwah sejarah Kediri kini memasuki babak baru, di mana museum kembali ke fungsinya yang sejati sebagai rumah bagi identitas dan kebesaran masa lalu yang pernah jaya di tanah Jawa.(Adv/Kominfo)
