Pada tahun 2019, Pemkab Jember mendapatkan opini disclaimer dan pada tahun 2020 mendapatkan opini tidak wajar dari BPK yang merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang berturut-turut mendapatkan opini tidak baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Di era kepemimpinan saya insya Allah semua anggaran sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun persoalan Rp107 miliar di era bupati sebelumnya menjadi beban bagi pemerintahan sekarang dan harus diselesaikan. Kalau tidak, akan jelek terus,” katanya.
Sebelumnya BPK Jatim juga melakukan audit hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemkab Jember per semester 1 tahun 2021 yang menemukan kerugian daerah sebesar Rp200 miliar lebih dari total sebanyak 1.361 kasus.
Dari total kerugian uang negara sebesar Rp200 miliar lebih, jumlah yang sudah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp29 miliar dan masih tersisa yang harus disetorkan ke kas daerah sebesar Rp171,4 miliar, salah satunya mantan Bupati Jember Faida belum menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp438,574 juta.
