Meskipun hujan mulai turun merata di sebagian besar wilayah Indonesia dan telah meredakan kekeringan yang cukup parah tahun ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa ini baru tahap awal dari ancaman kekeringan. “Ancaman kekeringan kali ini ibaratnya baru bagian pendahuluan,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam acara Forum Merdeka Barat 9 yang disiarkan secara daring pada Selasa (17/10).

Dwikorita menjelaskan bahwa kekeringan tahun ini setara dengan yang terjadi pada tahun 2019. Kedua periode kekeringan ini dipicu oleh fenomena iklim yang mengurangi curah hujan, yaitu El Nino dan Indoan Ocean Dipole (IOD), yang terjadi bersamaan atau tumpang tindih.

Baca Juga: H+2 Lebaran 1447H/ 2026 M, Volume Penumpang di Wilayah Daop 7 Madiun Pecah Rekor Capai Puluhan Ribu

Terutama untuk El Nino, diprediksi fenomena ini yang dimulai pada bulan Juli tahun ini akan berakhir pada bulan Februari hingga Maret 2024. “Levelnya adalah El Nino moderat, setara dengan anomali yang terjadi pada tahun 2019,” katanya.

Berdasarkan data terbaru, El Nino telah mencapai kondisi moderat (Southern Oscillation Index/SOI -10,3, Indeks NINO 3.4 +1,42). Demikian pula, IOD juga berada dalam kondisi positif (Dipole Mode Index/DMI +1,85).

Baca Juga: TMMD ke-127 Tak Hanya Bangun Infrastruktur, Pemkab Kediri Juga Bekali Warga Olahan Ikan Lele

Meskipun kekeringan tahun ini sebanding dengan yang terjadi pada tahun 2019, Dwikorita memastikan bahwa El Nino saat ini lebih terkendali. Lebih lanjut, dalam beberapa minggu ke depan, hujan diprediksi akan mengguyur mayoritas wilayah yang selama ini sangat terdampak oleh kekeringan, terutama di bagian selatan khatulistiwa, termasuk Pulau Jawa.

Namun, Dwikorita juga menyoroti bahwa berbagai data dari lembaga meteorologi menunjukkan tren peningkatan suhu global. “Suhu telah meningkat hingga hampir 1,2 derajat Celsius, dan peningkatannya semakin tajam sejak tahun 1970,” ujarnya.

Kendali Terkini El Nino: Tantangan Kekeringan yang Dihadapi Indonesia

Berdasarkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement), negara-negara diwajibkan untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius. Meskipun batas ini masih jauh dari kenyataan, lembaga iklim Uni Eropa Copernicus mencatat bahwa batas tersebut mungkin lebih dekat dari yang kita kira.

Para ahli memprediksi bahwa batas suhu ini mungkin terlampaui antara tahun 2030 hingga awal tahun 2050. Rekor tertinggi sejauh ini terjadi pada Desember 2021 dengan suhu global mencapai 1,21 derajat Celsius.

Dalam konteks ini, BMKG mengungkapkan bahwa potensi kekeringan “masih akan berlanjut karena dari perhitungan kami, rata-rata kenaikan suhu adalah 0,3 derajat Celsius dalam 10 tahun.” Dwikorita bahkan mengungkapkan bahwa ada kemungkinan percepatan kenaikan suhu global, yang dapat mengakibatkan lebih banyak bencana, termasuk kekeringan.

“Sehingga di Indonesia, kami memprediksi bahwa pada akhir abad ke-21, kenaikan suhu bisa mencapai 3,5 derajat Celsius, tiga kali lipat dari saat ini,” katanya. Ini akan memiliki dampak serius, termasuk peningkatan frekuensi bencana dan durasinya yang lebih panjang, serta intensitas yang lebih kuat dengan dampak serius pada pasokan air.

Kekeringan ini akan berdampak buruk, tidak hanya bagi negara-negara berkembang, tetapi juga bagi negara maju. Dwikorita menekankan bahwa, meskipun tidak ada hotspot kekeringan yang terdeteksi di Indonesia, kita tidak boleh merasa terlalu aman. Jika masalah ini tidak diantisipasi, maka kekurangan pangan akan menjadi bencana lanjutannya.

“Diproyeksikan bahwa pada tahun 2050 atau 2045, saat Indonesia sedang mengalami masa emas, jika kita gagal memitigasi perubahan iklim, maka pasokan pangan dunia akan terdampak. Ini adalah hal yang sangat rentan, sehingga dampaknya akan dirasakan bukan hanya dalam hal pasokan air, tetapi juga pasokan pangan,” tambah Dwikorita.

Ancaman Kekeringan dan Pemanasan Global di Indonesia: Tinjauan dan Proyeksi