Kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan larangan bagi media sosial untuk berperan ganda sebagai platform e-commerce. Dampak dari kebijakan ini terasa signifikan terutama bagi TikTok yang memiliki fitur TikTok Shop di dalam aplikasinya.

Terdapat dua opsi yang dapat dipertimbangkan oleh TikTok menghadapi situasi ini. Pertama, TikTok dapat memisahkan TikTok Shop menjadi aplikasi mandiri yang berdiri sendiri. Kedua, TikTok Shop yang ada di dalam aplikasi TikTok hanya boleh digunakan sebagai saluran promosi dan tidak dapat melakukan transaksi.

Namun, baik opsi pertama maupun kedua tidak dapat dianggap sebagai pilihan yang ideal bagi bisnis TikTok di Indonesia. Menanggapi hal ini, perwakilan TikTok dari Singapura telah mencoba untuk mengatur pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa pekan lalu sebelum aturan resmi diterapkan, seperti yang dilaporkan oleh South China Morning Post pada Senin (2/10/2023).

Namun, menurut laporan dari Bloomberg News, permintaan TikTok untuk bertemu dengan Jokowi akhirnya ditolak, seperti yang diungkapkan oleh sumber yang akrab dengan perkembangan isu ini. Pemerintahan Jokowi tetap kukuh dalam menegakkan Permendag 31 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan dari Permendag 50 Tahun 2020 yang berkaitan dengan regulasi perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sebelumnya, TikTok Indonesia telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan keprihatinannya terkait keputusan pemerintah. Mereka berargumentasi bahwa aturan tersebut berpotensi berdampak negatif terhadap penghasilan dari sekitar 6 juta pedagang lokal dan hampir 7 juta kreator afiliasi yang menggunakan TikTok Shop.

Upaya TikTok Menghadapi Penolakan dan Regulasi Ketat Pemerintah

Lebih lanjut, TikTok Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan patuh terhadap semua peraturan yang berlaku sambil terus mencari solusi konstruktif untuk masa depan. South China Morning Post melaporkan bahwa langkah ini mengindikasikan niat TikTok untuk tetap mengembangkan platform e-commerce di Indonesia sambil mematuhi semua regulasi yang berlaku.

Ini bukan pertama kalinya TikTok menghadapi masalah di Indonesia. Pada tahun 2018, TikTok pernah diblokir oleh pemerintah Indonesia karena dianggap menyebarkan konten yang mengandung unsur pornografi dan kekerasan.

Namun, TikTok merespons dengan membentuk tim moderator konten di Indonesia, sehingga blokir tersebut akhirnya dicabut. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu pasar utama bagi pertumbuhan TikTok. Menurut laporan dari firma riset Insider Intelligence, pada kuartal pertama tahun 2023, TikTok memiliki lebih dari 113 juta pengguna di Indonesia, menjadikannya sebagai negara dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak di Asia Tenggara.

Bahkan, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Amerika Serikat dalam hal jumlah pengguna TikTok secara global. Dengan basis pengguna yang besar seperti ini, TikTok Shop mendapatkan popularitas dengan cepat sejak diluncurkan pertama kali di Indonesia pada bulan April 2021.

TikTok Shop berhasil menyumbang sekitar 5% dari total Gross Merchandise Value (GMV) e-commerce di Indonesia, menurut laporan yang dirilis pada Juni 2023 oleh firma konsultasi asal Singapura, Momentum Works. Meskipun pertumbuhannya positif, angka ini masih jauh di bawah Shopee (36%), Tokopedia (35%), dan Bukalapak (10%).

Tantangan TikTok Shop di Indonesia: Antara Kebijakan Pemerintah dan Potensi Pasar