-
Kabupaten Bojonegoro mencatatkan total penerimaan DBH Migas sebesar Rp5,74 triliun sepanjang periode anggaran 2022 hingga 2024.
-
Penerimaan tahunan bersifat fluktuatif dengan puncaknya terjadi pada tahun 2023 yang menembus angka Rp2,2 triliun.
Baca Juga: Skandal Dugaan Pungli di Balerejo Madiun Mencuat Usai Temuan Uang Misterius di Desa
-
Memasuki akhir tahun 2025, realisasi DBH Migas telah mencapai 100 persen atau sebesar Rp1,94 triliun sesuai pagu APBN.
-
Pemerintah daerah memfokuskan penggunaan dana jumbo ini untuk transformasi infrastruktur, layanan kesehatan, dan program beasiswa pendidikan.
Baca Juga: Kejari Kota Kediri Mutasi, Theresia Tri Widorini Geser Berganti Rivo Chandra Makarupa
BOJONEGORO, MEMO – Posisi Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung energi nasional kian kokoh tercermin dari derasnya aliran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi (Migas) ke kas daerah.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2024), wilayah yang dipimpin Penjabat (Pj) Bupati ini telah menikmati total pendapatan mencapai Rp5,74 triliun.
Baca Juga: Yai Mim Resmi Laporkan Dugaan Penganiayaan Oleh Oknum Karyawan ke Polresta Malang Kota
Angka fantastis tersebut menjadi tulang punggung utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna membiayai berbagai proyek strategis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi Angling Dharma.
Berdasarkan data fiskal yang dihimpun, grafik penerimaan DBH Migas Bojonegoro menunjukkan tren yang dinamis namun tetap berada di level triliunan rupiah setiap tahunnya.
Pada tahun 2022, realisasi tercatat sebesar Rp1,6 triliun, kemudian melonjak signifikan menjadi Rp2,2 triliun pada 2023.
Sementara itu, pada tahun 2024, angka realisasi berada di level Rp1,8 triliun. Perubahan nominal ini sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia dan tingkat produksi (lifting) migas dari lapangan-lapangan utama seperti Blok Cepu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Yusnita Liasari, menegaskan bahwa seluruh realisasi tersebut telah berjalan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kepastian penyaluran dana ini sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan di daerah.
“Untuk tahun berjalan 2025, alokasi sebesar Rp1,94 triliun juga sudah terealisasi sepenuhnya atau 100 persen,” ujar Yusnita dalam keterangan resminya baru-baru ini.
Penerimaan yang melimpah ini tidak dibiarkan mengendap sebagai catatan statistik semata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro secara masif mengalokasikan DBH Migas untuk mengubah wajah daerah.
Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama, di mana jalan-jalan hingga pelosok desa kini telah dibangun dengan standar beton (Rigid Pavement).
Selain itu, dana ini juga menyokong program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai skema beasiswa pendidikan tinggi yang menyasar ribuan mahasiswa lokal.
Meski menjadi daerah dengan kapasitas fiskal yang sangat kuat, Bojonegoro kini dihadapkan pada tantangan transisi energi dan proyeksi penurunan alokasi DBH di masa depan.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah pusat memproyeksikan alokasi DBH Migas bagi Bojonegoro sebesar Rp941 miliar, sebuah angka yang menuntut pemerintah daerah untuk mulai melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan efisiensi belanja agar kemandirian ekonomi tetap terjaga tanpa ketergantungan penuh pada sektor ekstraktif.
