MEMO, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai platform media sosial menjelang Pemilu 2024.
Kerjasama ini dilakukan untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap potensi pelanggaran kampanye di dunia maya.
Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty, menyoroti kekhawatiran terhadap pelanggaran sosialisasi kampanye yang rentan terjadi di media sosial.
Dalam rangka memastikan kampanye di platform medsos tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, Bawaslu dan Kominfo telah membentuk satuan tugas khusus untuk memantau potensi pelanggaran tersebut.
Potensi Pelanggaran Kampanye di Media Sosial: Keperihatinan Bawaslu RI
Bawaslu RI telah memastikan kerjasama dengan berbagai platform media sosial, seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok, menjelang Pemilu 2024.
Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk memantau pelanggaran kampanye di media sosial.
Baca Juga: Kejari Kota Kediri Mutasi, Theresia Tri Widorini Geser Berganti Rivo Chandra Makarupa
Kerjasama Bawaslu dengan Platform Medsos: Mencegah Keresahan di Masyarakat
Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty, mengungkapkan bahwa potensi pelanggaran selama masa sosialisasi kampanye di media sosial sangat rentan terjadi. Mereka tidak ingin kampanye di media sosial menimbulkan kegelisahan di masyarakat.
“Kami bekerja sama dengan platform media sosial, seperti TikTok, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Kami menyampaikan bahwa hal ini dapat menimbulkan kegelisahan,” ujar Lolly setelah mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPT Pemilu 2024 di Gedung KPU Pusat, Jakarta, pada Minggu (2/7/2023).
Lolly menyatakan bahwa Bawaslu juga bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk mencegah pelanggaran kampanye di media sosial. Bahkan, mereka telah membentuk satuan tugas khusus untuk memantau potensi pelanggaran tersebut di media sosial.
“Dalam konteks yang sedang viral ini, kami bekerja sama dengan platform media sosial karena kami tidak memiliki regulasi, yang mana Kominfo yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Kominfo dan telah membentuk satuan tugas,” ungkap Lolly.
Selanjutnya, Lolly mengimbau warganet untuk turut membantu dengan melaporkan akun media sosial yang dimiliki oleh partai politik atau calon legislatif yang melakukan pelanggaran, terutama selama masa sosialisasi kampanye Pemilu 2024.
“Jadi, jika ada yang viral, kirimkan dan tag Bawaslu. Kami akan segera melakukan penelitian,” kata Lolly.
Lolly juga mengkritisi bahwa peraturan terkait sosialisasi partai politik sebelum masa kampanye masih sangat longgar. Bahkan, hampir tidak ada batasan yang terlihat.
“Karena dalam kampanye, kegiatan tersebut bertujuan untuk meyakinkan, dan salah satu cara untuk meyakinkan adalah mengajak orang lain. Namun, dalam sosialisasi, hal ini tidak diizinkan,” ujar Lolly.
Kerjasama antara Bawaslu RI, Kemenkominfo, dan platform media sosial menjadi langkah penting dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran kampanye di era digital.
Bawaslu mengimbau warganet untuk ikut berperan aktif dengan melaporkan akun-akun media sosial yang melakukan pelanggaran.
Meskipun peraturan terkait sosialisasi parpol sebelum masa kampanye masih terlihat longgar, Bawaslu tetap berupaya untuk menjaga keamanan kampanye dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan di media sosial.
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan fair, adil, dan damai di dunia maya.
