Bandung, Memo|
Program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yangUnique dengan mengirimkan siswa ke barak militer, menuai catatan kritis dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hasil pengawasan KPAI mengungkap sejumlah temuan yang mengindikasikan ketidaknyamanan hingga keinginan siswa untuk meninggalkan program tersebut.
Salah satu poin krusial yang disoroti KPAI adalah adanya keluhan dari sebagian peserta didik yang merasa tidak betah selama mengikuti pelatihan di lingkungan militer. Alasan mereka beragam, mulai dari kerinduan untuk kembali belajar di sekolah formal hingga keinginan untuk sekadar membeli camilan di luar barak.
“Sebagian anak mengikuti diklat ini atas rekomendasi guru Bimbingan Konseling (BK). Ada yang menyampaikan rasa tidak nyaman, keinginan untuk tetap belajar di sekolah seperti biasa, bahkan ada yang mencoba keluar dari depo pendidikan dengan alasan sederhana, ingin membeli makanan ringan,” ungkap Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menyuarakan temuan pihaknya.
Meskipun KPAI tidak menemukan indikasi kekerasan fisik terhadap para peserta didik, Aris mencatat adanya sinyalemen kelelahan yang dialami anak-anak selama mengikuti materi pelatihan. Kondisi ini tercermin dari perilaku mereka saat sesi pembelajaran berlangsung. “Anak-anak terlihat letih, sehingga saat materi disampaikan, beberapa di antaranya tampak mengantuk, kehilangan fokus, dan asyik berbincang dengan teman sebaya,” jelas Aris.
Temuan KPAI ini sejalan dengan hasil pengawasan resmi yang dilakukan di dua lokasi penyelenggaraan program Pancawaluya, yaitu Rindam III Siliwangi di Bandung Barat dan Barak Militer Resimen 1 Sthira Yudha di Purwakarta. Dalam proses pengawasan tersebut, tim KPAI berinteraksi langsung dengan para siswa melalui dialog dan wawancara tertutup, serta menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.
