Ini aneh. Pantai terpanjang kedua di dunia mengalami krisis garam di mana mana. Alasan kemarau basah yang berakibat petani gagal panen bukan alasan tepat, lantaran tahun sebelumnya kemarau jauh lebih basah. Hampir sepanjang tahun turun hujan, tapi tidak diikuti dengan keluhan kelangkaan garam.
Pemerintahan Jokowi yang akan membuka kran impor, tampaknya sebuah ironi. Semua pegadang pasti akan bertanya. Kemana aja selama ini. Pemerintah tidak pernah hadir pada inustri penyediaan garam lokal. Bahkan, petani di sepanjang pesisir saja, selamka ini hanya menjadi komoditi politik, pencitraan bahkan korban kebijakan dari pemerintah.
Dimana mana, lonjakan harga sudah gila gilaan. Dampaknya semua masyarakat marasakan. Harga garam seperti barang mulia. Langkah pemerintah melakuan impor pasti bisa menekan harga garam di pasaran. hanya saja, dampaknya akan ke petani garam. Menurut mereka, selama ini pedagang dan petani garam dipinggirkan, begitu garam hilang di pasaran, mereka juga tersingkir dari industri garam lokal.
Ibarat ayam mati di lumbung pagi. Nasi petani yang banyak menggantungkan hidupnya di sepanjang pantai di seluruh Indonesia, juga terancam ‘mati’. Mereka akan ‘mati’ di negerinya sendiri, seiring pemerintah yang akan memberlakukan impor garam dari luar negeri.
Jika di pesisir saja mengalami kelangkaan garam, apalagi di kawasan pedalaman. Solo dan Magelang misalnya, gudang-gudang pedagang kosong dari stok garam. Bahkan kondisi ini membuat ‘galau’ pedagang makanan. Garam sulit didapat, padahal tidak mungkin juga jualan makanan apalagi sayuran tanpa digarami.
“Sejak puluhan tahun hidup saya, baru kali ini kenaikan harga (garam) cukup tinggi,” ungkap Sulastri, pedagang di Pasar Argosari, Gunungkidul. “Stoknya cuma ini, di gudang sudah habis,” kata Wardoyo, pedagang di Pasar Legi, Solo, Selasa (25/7/2017).
Dampak yang dirasakan segara dirasakan di sektor riil. Usaha-usaha rakyat yang menggunakan garam untuk pembuatan produk, langsung terpukul karenanya.
