Selain itu orang nomor 2 di Pemkab Blitar ini juga menaruh harapan agar pengurus lembaga ini menjadikan sarana bagi peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang semakin unggul dalam segala hal pelayanan masyarakat.
Namun kenapa sejak pemilihan organisasi yang didengungkan serta menjadi tempat naungan bagi 220 Kepala Desa ( PAPDESI. Red) lembaga yang memiliki kepengurusan hingga pusat ini yang diharapkan bisa mempermudah semua urusan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, Bagas sapaan akrab wakil ketua PAPDESI – yang juga sebagai Kepala Desa Karangsono, justru menilai bahwasanya , lembaga ini tumpul alias mandul.
Baca Juga: Ratusan Santri Demo Kejari Gresik Protes Penetapan Tersangka Korupsi Pengasuh Pondok Pesantren
Padahal dengan pembentukan lembaga ini, setelah berganti nama dari Asosiasi Pemerintah Desa (APD), para Kepala Desa ini melalui Induk lembaga yang lebih lengkap kepengurusannya mulai dari pusat sampai ke pelosok Negeri “PAPDESI” seharusnya lebih bertaring kiprahnya di Kabupaten Blitar, menaungi, dan sekaligus menjadi mitra kerja Pemkab Blitar dalam menunjang dan memperjuangkan pemerataan pembangunan di segala aspek kehidupan rakyat Kabupaten Blitar.
