Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp24,38 triliun atau turun sebesar 45,5 persen, dan realisasi Belanja Non-K/L sebesar Rp61,66 triliun yang meningkat sebesar 19,43% (yoy). Sedangkan belanja melalui Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp94,73 triliun.
Legislator perempuan dari PKS ini menyoroti bahwa posisi belanja yang lebih besar daripada pendapatan mengakibatkan APBN Januari 2025 mengalami defisit. Defisit anggaran pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp23,5 triliun atau 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Posisi ini berbalik jika dibandingkan dengan Januari 2024, di mana APBN mengalami surplus sebesar Rp35,1 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB. Kondisi ini merupakan kali pertama APBN mengalami defisit lagi pada bulan Januari. Pasalnya, pada tahun 2022 hingga 2024, APBN masih mencatatkan surplus pada bulan pertama,” jelasnya.
Dikatakan bahwa angka defisit ini kemudian menyebabkan pembiayaan anggaran pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp154 triliun, meningkat sebesar 43,5 persen dari realisasi pembiayaan anggaran Januari 2024 yang sebesar Rp107,3 triliun.
Keseimbangan primer APBN Januari 2025 tercatat sebesar Rp10,61 triliun. Jumlah ini turun drastis sebesar 83,7 persen (yoy) dari posisi keseimbangan primer Januari 2024 yang mencapai Rp65,25 triliun.
Anis mengingatkan bahwa meskipun kinerja APBN hingga Januari 2025 masih berada dalam kerangka APBN 2025, tekanan terhadap APBN di awal tahun ini harus tetap diwaspadai. “Beberapa kebijakan seperti Coretax dan kebijakan terhadap PPN diduga mempengaruhi kinerja APBN,” ujarnya.
Baca Juga: 1 Langkah Strategis Menkeu Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai dan DJP
“Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan dan kementerian terkait perlu lebih waspada dan berhati-hati, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian,” pungkas Anis.
