Kediri, memo.co.id.
Sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 mengenai anggaran dana untuk desa supaya menggali potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek dari pembangunan.
Di Kabaputen Kediri sendiri dibentuk BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) sebagai pengawas dan pengawal anggaran desa. Pada tahun 2016 ini anggaran sebesar Rp 565.640.000 per desa tersebut telah ditransfer ke 263 desa dari 343 total desa yang ada di Kab. Kediri. Ditemui di sela-sela acara, Selasa 24/5/2016 Satirin selaku kepala BPMPD Kab. Kediri menuturkan “Ada 80 desa yang belum menerima anggaran dana desa dikarenakan ke-80 desa tersebut belum menyerahkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kepada kami. Kebanyakan Anggaran Dana Desa tersebut 80% dari dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik dan 20% untuk pengembangan SDM yang ada di Desa. Dan desa Tarokan yang paling banyak menyerap anggaran tersebut” ungkap Satirin.
Alasannya “semua itu tergantung komitmen dari para Kepala Desa yang telah bermusyawarah dengan warganya mengenai apa yang kurang dan perlu dikembangkan di desa tersebut. Dalam pengawasannya jangan hanya mengandalkan kami saja, namun diperlukan juga peran serta dari masyarakat desa itu sendiri untuk mengawasi dana desa yang ada. Sebagai contoh, seperti di desa Ringinrejo dan Selosari perangkat desa disana membuat papan pengumuman mengenai anggaran dana desa supaya lebih transparan.” Pungkasnya.(wahyu)
