MEMO
Ketua Komite Ad Hoc Reformasi Sepakbola Nasional, Agum Gumelar, berharap bisa bertemu Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini. Pertemuan dengan Jokowi, dirasa Agum, sangat diperlukan demi menemukan solusi terkait permasalahan sepakbola nasional.
Saat ini, Indonesia masih terjerat dalam sanksi FIFA. Agum menyatakan sanksi FIFA harus dilepas sebelum Kongres FIFA pada akhir Februari 2016 mendatang.
Jika tidak, menurut Agum, sanksi FIFA bisa berkepanjangan karena masalah sepakbola Indonesia bisa dibahas di dalam Kongres tersebut.
“Saya pernah tanya ke perwakilan AFC, Mariano Araneta, bagaimana jika pemerintah bersikeras tak mau mengubah pendiriannya. Jawabannya sangat miris, dia bilang ‘Mengerikan bagi sepakbola kalian. Sanksi akan berkepanjangan karena bisa diambil di Kongres. Dan sepakbola kalian akan dikucilkan dari internasional,” terang Agum di kediamannya, kawasan Panglima Polim, Selasa 22 Desember 2015.
Agum pun berharap pemerintah bisa bersikap bijak dalam menyikapi permasalahan sepakbola di Indonesia. Untuk langkah awal, dijelaskan Agum, setidaknya pemerintah bisa membuka diri.
“Komunikasi paling penting. Maka dari itu, saya berharap pemerintah bisa membuka komunikasi dengan kami agar tahu apa yang mereka mau,” terang Agum.
Komunikasi memang jadi masalah Tim Ad Hoc. Hingga sekarang, Agum belum pernah bertemu dengan perwakilan pemerintah, khususnya Menpora Imam Nahrawi, demi membahas masalah sepakbola nasional.
“Saya harus buat surat agar bisa bertemu Menpora. Saya ini pernah jadi menteri 3 kali, tahu mana yang harus lewat prosedur dan tidak. Jangan terlalu kaku,” ujar mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
“Harapannya, saya bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. Saya tengah berusaha agar bisa bertemu demi melaporkan perkembangan yang ada. Intinya, dalam memecahkan masalah harus ada komunikasi,” lanjutnya.
