Example floating
Example floating
BLITAR

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar: Efisiensi atau Sekadar Panggung Pencitraan?

Prawoto Sadewo
×

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar: Efisiensi atau Sekadar Panggung Pencitraan?

Sebarkan artikel ini

Oleh: Prawoto Sadewo, Ketua SMSI Blitar Raya

Blitar, memo.co.id

Baca Juga: Halal Bihalal PSHT Blitar, Seruan Perbaikan Diri Lahir dan Batin Menguat

Akhir-akhir ini publik Kota Blitar disuguhi tontonan yang terasa ganjil sebuah “drama kepemimpinan” yang dipertontonkan di ruang publik. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, memilih bersepeda ke kantor dengan narasi efisiensi. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba tampil dengan gaya berbeda: menumpang becak listrik, dengan dalih memberdayakan abang becak penerima bantuan pemerintah pusat.

Sekilas, langkah ini tampak sederhana, bahkan simpatik. Namun di tengah riuhnya sorotan media dan jagat maya, publik mulai bertanya: ini murni efisiensi atau sekadar panggung pencitraan?

Baca Juga: UMKM Lokal Bergairah, RaDja Hadirkan Bazar 10 Hari Penuh di Kanigoro

Masyarakat hari ini bukan lagi penonton pasif. Mereka cerdas membaca simbol, peka menangkap arah, dan kritis menilai substansi. Yang dibutuhkan bukan sekadar gestur sederhana yang dikemas dramatis, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Persoalan mendasar di Kota Blitar masih menunggu sentuhan serius: nasib tenaga outsourcing, peluang kerja yang kian sempit, kualitas pelayanan kesehatan, hingga tata kelola rumah sakit yang ideal. Belum lagi sektor pendidikan yang masih dibayangi potensi pungutan liar, serta infrastruktur yang belum terselesaikan seperti proyek jembatan di Jalan Gotong Royong yang hingga kini mangkrak tanpa kejelasan.

Baca Juga: Evaluasi Inspektorat, Kades Serang Fokus Benahi Administrasi BUMDes

Dalam kondisi seperti ini, publik tentu berharap kehadiran pemimpin bukan sekadar simbolik. Kepemimpinan seharusnya menghadirkan arah, ketegasan, dan konsistensi pelayanan.

Efisiensi memang penting, namun harus diletakkan dalam kerangka yang utuh. Bukan hanya soal mengurangi penggunaan kendaraan dinas, tetapi juga menyentuh keseluruhan belanja operasional yang bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.