MEMO.CO.ID, BANGKALAN
– Gelombang kritik terhadap kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali mencuat dalam rapat paripurna DPRD baru-baru ini. Kali ini, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) secara lantang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pelayanan publik Bangkalan yang dianggap jalan di tempat. Juru bicara fraksi menegaskan bahwa transformasi birokrasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mendesak demi menjawab keluhan warga yang merindukan layanan cepat, transparan, dan bebas hambatan.
Urgensi Perbaikan Kinerja Pelayanan Publik Bangkalan Secara Menyeluruh
Kritik Terbuka Fraksi PAN Terhadap Birokrasi Ketegasan sikap ditunjukkan oleh Fraksi PAN saat menyoroti dinamika tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Dalam pandangan umum fraksi, mereka menilai bahwa kinerja pelayanan publik Bangkalan belum menunjukkan perubahan signifikan meskipun berbagai program digitalisasi sering didengungkan. Realitas di lapangan menunjukkan masih banyaknya prosedur yang berbelit-belit yang justru menghambat produktivitas masyarakat dan iklim investasi daerah.
Fraksi PAN berpendapat bahwa efektivitas kerja aparatur sipil negara (ASN) di Bangkalan perlu diaudit ulang secara fungsional. Hal ini dilakukan agar penempatan pejabat sesuai dengan kompetensinya (right man on the right place), sehingga tidak ada lagi sumbatan komunikasi antara kebijakan pimpinan daerah dengan implementasi di tingkat bawah.
Sorotan pada Sektor Kesehatan dan Administrasi Salah satu poin krusial yang menjadi bahan evaluasi adalah sektor kesehatan dan administrasi kependudukan. Masyarakat seringkali mengeluhkan antrean yang panjang serta sikap petugas yang dinilai kurang humanis. Kualitas kinerja pelayanan publik Bangkalan di rumah sakit umum daerah dan puskesmas diminta untuk ditingkatkan, terutama terkait ketersediaan fasilitas dan kecepatan penanganan pasien darurat.
Selain kesehatan, pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran juga tidak luput dari koreksi. PAN meminta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sistem jemput bola benar-benar berjalan hingga ke pelosok desa, bukan hanya menjadi seremoni di pusat kota saja.
Desakan Evaluasi Pejabat OPD Bangkalan Kritik ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah desakan nyata kepada Pj Bupati Bangkalan untuk mengambil langkah tegas. Fraksi PAN meminta adanya evaluasi berkala terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki rapor merah dalam survei kepuasan masyarakat. Menurut mereka, jabatan adalah amanah yang harus dibuktikan dengan hasil kerja nyata, bukan sekadar rutinitas administratif.
Jika dalam jangka waktu tertentu tidak ada perubahan pola kerja, PAN menyarankan agar dilakukan penyegaran birokrasi. Langkah ini dianggap penting untuk memutus mata rantai budaya kerja lama yang cenderung pasif dan tidak inovatif dalam menghadapi tantangan zaman.
Respons Pemerintah Daerah dan Langkah Ke Depan Merespons hal tersebut, pihak eksekutif menyatakan akan menampung seluruh masukan dari legislatif sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis ke depan. Perbaikan kinerja pelayanan publik Bangkalan memang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah tahun ini. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal dan mempercepat integrasi layanan satu pintu agar lebih efisien.
Langkah Strategis Memperbaiki Sistem Birokrasi Kabupaten Bangkalan
Persoalan birokrasi di Madura, khususnya di Bangkalan, memang memerlukan komitmen politik yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Desakan dari Fraksi PAN ini menjadi pengingat bahwa publik terus mengawasi setiap gerak-gerik pemerintah. Dengan adanya sinergi antara kritik konstruktif legislatif dan tindakan tegas eksekutif, diharapkan kualitas kinerja pelayanan publik Bangkalan dapat segera meningkat, membawa dampak positif bagi kesejahteraan dan kemudahan hidup seluruh masyarakat di ujung barat Pulau Madura tersebut.
FAQ
Masalah utama yang disorot adalah prosedur birokrasi yang lambat, kurangnya responsivitas petugas di sektor kesehatan, dan administrasi kependudukan yang berbelit.
Desakan tersebut disampaikan secara resmi oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam sidang paripurna DPRD Bangkalan.
Sektor kesehatan (RSUD/Puskesmas) dan sektor pelayanan administrasi kependudukan (Dispendukcapil) menjadi fokus utama kritik tersebut.
Fraksi PAN menuntut Pj Bupati untuk mengevaluasi secara total kinerja para kepala OPD dan melakukan penyegaran birokrasi jika diperlukan.
