-
Anggota dewan memberikan catatan kritis terkait rencana penataan kawasan Stasiun Kediri agar tidak memicu kesemrawutan baru.
-
Penempatan kantong parkir yang representatif menjadi perhatian utama demi menjamin kenyamanan pengguna jasa transportasi kereta api.
-
Sinergi antara pemerintah daerah dan pihak KAI diharapkan mampu menciptakan estetika kota tanpa mengorbankan fungsi kelancaran lalu lintas.
Urgensi Manajemen Tata Ruang Jalan Stasiun Kediri
KEDIRI , MEMO–
Baca Juga: Skandal Seleksi Perangkat Desa Kediri Terbongkar, Unisma Akui Proses Ujian Tidak Benar Harus Dicabut
Rencana besar penataan kawasan Jalan Stasiun Kediri kini tengah menjadi sorotan tajam dari kalangan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri mengingatkan pemerintah kota agar tidak hanya fokus pada aspek estetika visual semata, tetapi juga wajib memikirkan dampak sistemik terhadap pola arus lalu lintas di jantung kota.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah penyediaan lahan parkir yang memadai, mengingat tingginya mobilitas masyarakat seiring dengan meningkatnya volume penumpang kereta api di stasiun kelas besar tersebut.
Baca Juga: Sidang Tipikor Ungkap Perusahaan Anggota DPRD dari PDIP Kediri, Borong Proyek Konsumsi hingga Laptop
Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri menilai bahwa pembenahan kawasan stasiun merupakan langkah yang sangat positif untuk mempercantik wajah kota. Namun, ia mewanti-wanti agar perubahan tata ruang tersebut tidak justru menyisakan masalah kronis seperti parkir liar di bahu jalan.
Jika penataan pedestrian dilakukan tanpa dibarengi dengan penyediaan kantong parkir terpadu, dikhawatirkan Jalan Stasiun dan area sekitarnya akan mengalami kemacetan parah yang merugikan pengguna jalan dan warga sekitar.
Dalam diskusi mengenai rencana teknis penataan, legislatif mendorong Pemerintah Kota Kediri untuk memperkuat koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kerja sama ini dianggap vital untuk sinkronisasi lahan milik negara yang bisa dioptimalkan sebagai area parkir maupun ruang tunggu yang nyaman.
Dewan menyarankan agar skema parkir nantinya tidak menggunakan sistem on-street (parkir di pinggir jalan) karena lebar jalan di kawasan tersebut relatif terbatas dan berdekatan dengan area komersial yang padat aktivitas.
Selain masalah parkir, DPRD juga menyoroti nasib para pelaku usaha mikro dan pedagang yang selama ini beraktivitas di sekitar stasiun.
Penataan kawasan harus bersifat inklusif, artinya keindahan kota harus tetap memberi ruang bagi pemberdayaan ekonomi lokal melalui zonasi yang tertata rapi.
Legislatif meminta agar ada kajian komprehensif mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sebelum pengerjaan fisik dimulai, sehingga proyek ini benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi tata kota Kediri.
Pemerintah Kota Kediri diharapkan dapat segera mematangkan konsep teknis penataan ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan warga dan komunitas transportasi.
Keseriusan dalam menangani isu parkir akan menjadi kunci utama apakah penataan kawasan Stasiun Kediri ini akan menjadi prestasi estetika atau justru beban baru bagi tata kelola lalu lintas kota.
Melalui pengawasan yang ketat dari pihak legislatif, diharapkan pembangunan ini berjalan sesuai jalur dan mampu meningkatkan indeks kebahagiaan warga Kota Kediri.
Kedepannya, kawasan stasiun ini diproyeksikan menjadi beranda kota yang membanggakan sekaligus efisien dalam melayani arus mobilitas publik yang kian dinamis.
FAQ
Fokus utama legislatif adalah pengelolaan parkir yang terpadu agar penataan kawasan tidak menyebabkan kemacetan dan parkir liar di bahu jalan.
Karena volume penumpang terus meningkat dan ketersediaan lahan parkir yang terbatas dapat memicu kesemrawutan lalu lintas di pusat kota.
Pemerintah Kota Kediri perlu bersinergi erat dengan PT KAI dalam penyediaan lahan serta pengaturan prasarana transportasi.
Dewan menyarankan pengalihan parkir dari model on-street ke area parkir terpadu untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas.
