Fenomena penempatan Perwira Tinggi (Pati) Polri pada berbagai jabatan sipil strategis kembali menjadi buah bibir, memantik polemik sengit tentang relevansi dan dampaknya terhadap semangat Reformasi 1998 yang menghendaki penghapusan dwifungsi ABRI.
Meski secara struktural doktrin dwifungsi telah digusur, jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi kini menjelma dalam wujud lain, tatkala para Pati Polri menduduki kursi-kursi sipil, baik di kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun badan usaha milik negara, menimbulkan pertanyaan besar tentang arah demokrasi kita.
Baca Juga: Sidang Tipikor Ungkap Perusahaan Anggota DPRD dari PDIP Kediri, Borong Proyek Konsumsi hingga Laptop
Perjalanan Indonesia pasca-Orde Baru adalah lembaran sejarah panjang tentang transisi demokrasi, di mana salah satu tiang pancang utamanya adalah reformasi sektor keamanan.
Sejuta asa digantungkan pada pemisahan yang jelas antara peran militer dan kepolisian dari ranah politik serta sipil. Namun, seiring waktu bergulir, muncul pola-pola baru yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai wajah lama berbalut jubah baru dari peran ganda tersebut.
Baca Juga: Waspada Modus Baru Narkoba Cair Dalam Vape Incar Generasi Muda Indonesia
Dalih yang kerap diusung adalah keahlian dan kapasitas Pati Polri dianggap relevan untuk mengisi kekosongan atau memperkuat sektor sipil tertentu. Ini adalah narasi kompleks yang menuntut kita untuk menyelami lebih jauh sejarah, regulasi, dan dinamika kekuasaan di Bumi Pertiwi.
Memahami Konsep Dwifungsi dan Reformasi
Apa Itu Dwifungsi ABRI?
Dwifungsi ABRI adalah doktrin yang diterapkan selama era Orde Baru di Indonesia, yang memberikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) peran rangkap: sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan juga sebagai kekuatan sosial politik.
Baca Juga: Kepergok Hendak Cabuli Nenek 82 Tahun, Pria di Gowa Nyaris Diamuk Massa
Dalam praktiknya, doktrin ini membuka pintu lebar bagi anggota militer dan kepolisian untuk menduduki berbagai posisi sipil, mulai dari kepala daerah, menteri, hingga direksi BUMN. Konon tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas nasional dan pembangunan, namun seringkali berujung pada campur tangan militer dalam urusan sipil dan politik, menggerus ruang gerak sipil.
Konsep ini tak pelak lagi memberikan legitimasi bagi ABRI untuk terlibat aktif dalam setiap aspek kehidupan bernegara, yang pada akhirnya mempersempit gerak langkah sipil dan menghambat laju demokratisasi. Keberadaan dwifungsi menjadi salah satu kritik paling tajam terhadap rezim Orde Baru yang dianggap sentralistik dan otoriter.
Spirit Reformasi dan Penghapusan Dwifungsi
Gerakan Reformasi 1998 membawa badai perubahan besar, dengan salah satu tuntutan utamanya adalah penghapusan dwifungsi ABRI.
Spirit Reformasi menghendaki agar militer dan kepolisian kembali ke barak, fokus pada jalur profesionalnya sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan, serta tidak lagi terlibat dalam politik praktis atau menduduki jabatan sipil.
Proses ini diawali dengan pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri, serta pengurangan drastis keterlibatan mereka dalam kehidupan sipil, seolah menarik garis demarkasi yang jelas.
Penghapusan dwifungsi dipandang sebagai langkah krusial untuk membangun demokrasi yang sehat, di mana supremasi sipil dihormati dan institusi pertahanan keamanan bersikap netral dari kepentingan politik. Ini adalah janji besar Reformasi yang menjadi pegangan kuat bagi banyak pihak, sebuah mimpi yang harus terus dihidupkan.
Pemisahan TNI dan Polri
Salah satu langkah konkret dari reformasi sektor keamanan adalah pemisahan TNI dan Polri pada tahun 1999. Keputusan ini ibarat mengukir dua jalur berbeda, bertujuan untuk memperjelas tugas dan fungsi masing-masing institusi.
TNI fokus pada pertahanan negara dari ancaman eksternal, sementara Polri berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di dalam negeri. Pemisahan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kedua institusi dan mencegah tumpang tindih peran yang bisa memicu gesekan.
Dengan pemisahan ini, Polri diharapkan menjelma menjadi institusi penegak hukum yang modern, sipil, dan akuntabel, bebas dari bayang-bayang militeristik.
Inilah fondasi penting untuk memahami mengapa penempatan Pati Polri di kursi sipil kembali menghidupkan bara perdebatan tentang jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi, seolah hantu masa lalu kembali menampakkan diri.
Jejak ‘Dwifungsi’ di Era Reformasi: Fenomena Pati Polri di Kursi Sipil
Berbagai Posisi Strategis yang Diduduki
Meski dwifungsi telah dihapus, kenyataannya, banyak Pati Polri yang menduduki posisi-posisi penting di luar institusi kepolisian. Mereka merayap ke berbagai lini lembaga, mulai dari kepala badan nasional (seperti BNPT, BNN, Basarnas), direksi BUMN, hingga posisi staf ahli di kementerian.
Fenomena ini menjadi salah satu penanda terang benderang bahwa jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi masih eksis, meskipun dalam bentuk yang berbeda, lebih halus namun tetap terasa.
Daftar penempatan ini seringkali kian panjang dan merambah berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, energi, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Keberadaan mereka di posisi-posisi ini tak pelak lagi mengusik pertanyaan tentang garis demarkasi antara peran keamanan dan administrasi sipil, seolah batasnya makin kabur.
Motivasi di Balik Penempatan
Ada berbagai motivasi di balik penempatan Pati Polri di jabatan sipil. Dari sisi pemerintah, dalih yang kerap diusung adalah kebutuhan akan figur yang memiliki kemampuan manajerial, disiplin tinggi, integritas, dan pengalaman dalam penanganan masalah kompleks, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum.
Pati Polri dianggap memiliki kualifikasi tersebut, yang konon sulit ditemukan di kalangan birokrat sipil biasa, menjadi alasan pembenar.
Selain itu, ada pula faktor kedekatan personal atau politik yang tak bisa dikesampingkan begitu saja. Penempatan ini bisa jadi merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan atau upaya untuk menempatkan orang kepercayaan di posisi-posisi kunci.
Ini adalah aspek kompleks yang seringkali menjadi bahan bakar empuk bagi spekulasi publik, memicu berbagai dugaan.
Persepsi Publik dan Media
Persepsi publik dan media terhadap fenomena ini sangat beragam, bak dua sisi mata uang. Sebagian masyarakat mungkin melihatnya sebagai hal yang wajar, mengingat kebutuhan akan profesionalisme dan integritas di birokrasi.
Namun, tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai kemunduran demokrasi dan kebangkitan kembali ‘Dwifungsi’ dalam gaya baru. Media massa seringkali menyoroti isu ini dengan nada sumbang, mempertanyakan urgensi dan dampaknya terhadap sistem meritokrasi yang seharusnya.
Arena debat publik kerap memanas, terutama ketika ada kasus-kasus kontroversial yang melibatkan Pati Polri di jabatan sipil.
Ini menunjukkan bahwa isu jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi masih menjadi bara dalam sekam, sangat sensitif dan relevan bagi masyarakat Indonesia yang haus akan keadilan.
Argumen Pro: Rasionalisasi Penempatan Pati Polri
Kompetensi dan Pengalaman Khusus
Pendukung penempatan Pati Polri di jabatan sipil seringkali mengangkat tinggi-tinggi kompetensi dan pengalaman istimewa yang dimiliki oleh para perwira.
Mereka berpendapat bahwa Pati Polri telah digembleng dalam kawah candradimuka pendidikan dan pelatihan yang ketat, serta memiliki pengalaman lapangan yang luas dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan krisis, manajemen konflik, hingga penegakan hukum.
Keahlian ini dianggap sangat berharga dan relevan untuk beberapa posisi sipil yang membutuhkan ketegasan dan kemampuan manajerial yang tinggi, seolah tak tergantikan.
Misalnya, di lembaga-lembaga yang berurusan dengan keamanan nasional, penanggulangan terorisme, atau narkotika, latar belakang kepolisian dianggap sangat membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif. Ini adalah salah satu rasionalisasi utama mengapa Pati Polri memimpin kursi sipil, sebuah justifikasi yang seringkali sulit dibantah.
Disiplin dan Integritas
Aspek lain yang sering dijadikan argumen adalah tingkat disiplin dan integritas yang tinggi yang melekat pada anggota kepolisian. Lingkungan militeristik yang membentuk mereka diyakini menancapkan etos kerja yang kokoh, ketaatan pada aturan, dan kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan. Kualitas-kualitas ini dianggap krusial untuk merombak birokrasi sipil yang seringkali dicap lamban dan rawan praktik kotor.
Harapan bahwa Pati Polri dapat membawa budaya disiplin dan integritas ke dalam birokrasi sipil menjadi magnet tersendiri bagi pihak-pihak yang mendukung penempatan ini. Mereka percaya bahwa ini adalah cara instan untuk mempercepat reformasi birokrasi, sebuah harapan yang seringkali berlebihan.
Kebutuhan Mendesak di Sektor Tertentu
Beberapa sektor di pemerintahan mungkin menghadapi tantangan unik atau krisis yang membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi.
Dalam situasi seperti ini, penempatan Pati Polri dianggap sebagai jalan pintas pragmatis karena kemampuan mereka dalam mengorganisir, memimpin, dan mengambil keputusan cepat. Sektor-sektor yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang kuat atau penanganan ancaman khusus seringkali menjadi target penempatan ini, seolah tak ada pilihan lain.
Misalnya, dalam penanganan bencana alam atau krisis kesehatan, pengalaman Pati Polri dalam manajemen logistik dan koordinasi di lapangan bisa sangat membantu. Ini bukan lagi tentang ‘Dwifungsi’ lama, melainkan tentang responsivitas negara terhadap kebutuhan mendesak, sebuah argumen yang kerap membenarkan keadaan.
Argumen Kontra: Kekhawatiran Akan ‘Dwifungsi’ Gaya Baru
Potensi Konflik Kepentingan
Kritikus penempatan Pati Polri di jabatan sipil menyoroti benih-benih konflik kepentingan yang bisa tumbuh subur. Ketika seorang perwira polisi menduduki posisi sipil, kesetiaannya bisa terbelah dua: antara institusi asalnya (Polri) dan lembaga sipil yang dipimpinnya.
Ini bisa mengarah pada keputusan yang bias, menguntungkan kepentingan institusi kepolisian, atau bahkan menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok, sebuah skenario yang mengkhawatirkan.
Konflik kepentingan ini menjadi salah satu kekhawatiran terbesar, karena dapat menggerogoti tata kelola pemerintahan yang baik dan prinsip akuntabilitas publik. Jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi ini dikhawatirkan mengaburkan garis etika dan profesionalisme, menjebak kita dalam dilema moral.
Mendistorsi Profesionalisme Polri
Penempatan Pati Polri di luar institusi kepolisian juga dikhawatirkan dapat mengoyak profesionalisme Polri itu sendiri. Jika terlalu banyak perwira terbaik yang ditempatkan di jabatan sipil, ini bisa menggerus kapasitas internal Polri dalam menjalankan tugas utamanya sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan.
Selain itu, peluang karier di luar institusi bisa menjadi daya pikat bagi perwira untuk mencari jabatan non-kepolisian, daripada fokus pada pengembangan karier dan profesionalisme di dalam Polri, sebuah ironi yang menyedihkan.
Hal ini dapat menyumbat keran regenerasi kepemimpinan di Polri dan meninggalkan lubang keahlian di bidang-bidang penting. Profesionalisme Polri yang menjadi tujuan utama Reformasi justru bisa di ambang bahaya, tergerus oleh godaan jabatan sipil.
Menghambat Regenerasi Birokrasi Sipil
Salah satu bayang-bayang hitam yang paling kentara adalah terhambatnya regenerasi dan pengembangan karier birokrat sipil. Jika posisi-posisi strategis banyak diisi oleh Pati Polri, maka kesempatan bagi birokrat sipil yang telah lama mengabdi dan memiliki keahlian di bidangnya akan menipis.
Ini bisa memadamkan semangat dan gairah kerja di kalangan birokrasi sipil, serta menghambat upaya untuk membangun birokrasi yang kuat, mandiri, dan profesional, sebuah pukulan telak bagi masa depan birokrasi.
Pada akhirnya, penempatan Pati Polri di kursi sipil secara berlebihan bisa melahirkan ketergantungan pada figur non-sipil dan melemahkan kapasitas institusi sipil dalam jangka panjang. Ini adalah ujian berat bagi pembangunan sistem meritokrasi di Indonesia, yang seharusnya menjunjung tinggi kompetensi sipil.
Landasan Hukum dan Celah Regulasi
Undang-Undang Polri dan Jabatan Sipil
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) memang mengatur kemungkinan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Namun, ayat (1) pasal yang sama juga menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian atas permintaan instansi pemerintah dan/atau badan hukum publik dan telah memenuhi persyaratan administrasi.
Inilah lubang menganga dalam regulasi yang kerap dijadikan alas pijak legitimasi penempatan, sebuah “izin” yang multi-interpretasi.
Tafsir atas pasal ini menjadi pangkal polemik. Sebagian berpendapat bahwa ayat (1) harus dibaca dalam konteks ayat (3), yang berarti penempatan bersifat sementara dan tidak boleh mengganggu tugas pokok Polri. Namun, dalam praktiknya, penempatan seringkali bersifat jangka panjang dan melibatkan perwira aktif, seolah menabrak semangat reformasi.
Interpretasi Aturan dan Praktik di Lapangan
Interpretasi aturan seringkali berbanding terbalik dengan praktik di lapangan. Meskipun semangat Reformasi adalah membatasi keterlibatan aparat keamanan di ranah sipil, derap realitas politik dan tuntutan praktis kerap mendesak pemerintah untuk menempatkan Pati Polri.
Praktik ini seringkali didasarkan pada dalih kebutuhan mendesak atau kualifikasi khusus, yang kemudian membungkusnya dengan tafsir karet terhadap regulasi yang ada. Jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi ini kian mengabur karena adanya “payung hukum” yang bisa diinterpretasikan secara luas, menjadi pembenaran di atas kertas.
Ini melahirkan kabut hukum yang memungkinkan penempatan terus berlanjut tanpa ada batasan yang jelas, sehingga sulit untuk mengontrol atau membatasi fenomena ini secara efektif, bak air bah yang tak terbendung.
Urgensi Revisi Aturan
Melihat kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan, desakan untuk meninjau ulang atau mempertegas aturan terkait penempatan Pati Polri di jabatan sipil menjadi sangat tinggi.
Diperlukan regulasi yang lebih tegas dan spesifik untuk membatasi ruang gerak penempatan ini, memastikan bahwa Pati Polri hanya ditempatkan di posisi yang benar-benar membutuhkan keahlian spesifik kepolisian dan tidak menghambat profesionalisme birokrasi sipil. Revisi ini wajib selaras dengan denyut nadi Reformasi dan prinsip supremasi sipil, sebuah keharusan demi kemajuan.
Tanpa regulasi yang jelas, perdebatan tentang jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi akan terus berlanjut, dan bayangan dampak negatifnya terhadap demokrasi serta tata kelola pemerintahan akan terus menghantui, sebuah ancaman yang nyata.
Dampak Terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Penguatan atau Pelemahian Institusi Sipil?
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah penempatan Pati Polri di kursi sipil justru menjadi pupuk penyubur atau justru racun mematikan bagi institusi sipil. Di satu sisi, kehadiran mereka mungkin membawa efisiensi dan disiplin.
Namun, di sisi lain, hal ini bisa melahirkan ketergantungan pada figur non-sipil dan menghambat pembangunan kapasitas internal birokrasi sipil. Jika institusi sipil tidak diberi kesempatan untuk berkembang dan memimpin, maka tiang pancang demokrasi yang kokoh akan sulit tertancap, sebuah ironi yang menyayat hati.
Keseimbangan antara kebutuhan akan keahlian khusus dan penguatan kapasitas sipil adalah kunci. Terlalu banyak Pati Polri di jabatan sipil dapat mengirimkan sinyal bahwa birokrasi sipil lumpuh, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap institusi sipil itu sendiri, sebuah pukulan telak bagi legitimasi.
Implikasi Terhadap Akuntabilitas Publik
Ketika seorang Pati Polri menduduki jabatan sipil, siapa yang mesti dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya dan kepada siapa ia berutang akuntabilitas? Apakah kepada institusi Polri, atau kepada lembaga sipil yang dipimpinnya, atau kepada publik?
Ambiguitas ini dapat membuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menjadi samar. Masyarakat mungkin kesulitan untuk menilai kinerja mereka, terutama jika ada dugaan pelanggaran etika atau hukum, sebuah celah yang berbahaya.
Akuntabilitas publik adalah pilar penting dalam demokrasi. Jika jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi ini mengaburkan garis akuntabilitas, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tergerus, bak pasir dihempas ombak.
Tantangan Good Governance
Penempatan Pati Polri di jabatan sipil juga mengajukan tantangan berat bagi prinsip good governance, yaitu pemerintahan yang baik. Prinsip ini menekankan pada transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.
Kehadiran figur non-sipil dalam jumlah besar di birokrasi sipil bisa mengusik implementasi prinsip-prinsip ini, terutama jika ada konflik kepentingan atau kurangnya pemahaman tentang budaya kerja sipil, sebuah hambatan yang tak bisa diremehkan.
Membangun good governance membutuhkan birokrasi sipil yang kuat, profesional, dan independen. Jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi ini wajib ditinjau ulang secara saksama untuk memastikan tidak menghambat pencapaian tujuan tersebut, sebuah pekerjaan rumah yang mendesak.
Menuju Profesionalisme Institusi: Tantangan ke Depan
Penguatan Kapasitas Birokrasi Sipil
Untuk mengatasi fenomena Pati Polri di kursi sipil, langkah yang paling mendasar adalah penguatan kapasitas birokrasi sipil secara menyeluruh. Pemerintah harus menanamkan investasi besar dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier bagi birokrat sipil, sehingga mereka memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan untuk menduduki berbagai posisi strategis. Ini akan menepis dalih “kebutuhan mendesak” untuk menempatkan Pati Polri, sebuah solusi jangka panjang.
Membangun birokrasi sipil yang profesional, berintegritas, dan mandiri adalah modal jangka panjang untuk demokrasi yang sehat. Inilah gerbang utama untuk mengikis jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi, sebuah visi yang harus diperjuangkan.
Batasan Jelas Peran Polri
Penting untuk mengukir garis batas yang tegas nan gamblang mengenai peran dan wewenang Polri, serta kondisi-kondisi spesifik di mana anggota Polri diizinkan untuk menduduki jabatan di luar institusi.
Batasan ini harus ketat, transparan, dan berpijak pada kebutuhan yang benar-benar esensial, bukan sekadar basa-basi atau faktor-faktor lain.
Regulasi harus diperjelas untuk menghindarkan diri dari tafsir ganda dan celah penyalahgunaan, sebuah tembok pembatas yang kokoh.
Dengan batasan yang jelas, Polri dapat fokus pada tugas profesionalnya dan masyarakat dapat memiliki pegangan yang pasti mengenai peran institusi keamanan dalam konteks demokrasi, sebuah kepastian yang dibutuhkan.
Pentingnya Pengawasan Publik
Terakhir, mata elang pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, akademisi, dan media sangat krusial untuk memastikan bahwa semangat Reformasi tetap terjaga.
Masyarakat harus terus menyuarakan kritik, memberikan masukan, dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah terkait penempatan Pati Polri di jabatan sipil. Pengawasan ini akan menjadi rem tangan bagi potensi penyimpangan dan penguatan kembali ‘Dwifungsi’, sebuah alarm yang tak boleh diabaikan.
Hanya dengan pengawasan yang ketat dan konsisten, jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi dapat ditekan seminimal mungkin dan Indonesia dapat bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan profesional, sebuah perjalanan yang tak kenal lelah.
Kesimpulan
Jejak ‘Dwifungsi’ di era Reformasi, yang termanifestasi dalam penempatan Pati Polri di kursi sipil, merupakan fenomena kompleks yang menguji nyali spirit Reformasi 1998.
Meskipun ada argumen mengenai kompetensi dan kebutuhan, kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan, koyaknya profesionalisme, dan tersumbatnya regenerasi birokrasi sipil tak bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah isu krusial yang menusuk jantung demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, sebuah tantangan besar di hadapan kita.
Untuk memastikan bahwa cita-cita Reformasi tidak luntur dimakan zaman, diperlukan langkah-langkah konkret. Penguatan kapasitas birokrasi sipil, penegasan batasan peran Polri, serta pengawasan publik yang berkelanjutan adalah tonggak utama.
Tanpa upaya serius, fenomena ini berisiko menjelma menjadi ‘Dwifungsi’ berwajah baru yang secara perlahan mengikis supremasi sipil dan prinsip-prinsip demokrasi yang telah susah payah diperjuangkan dengan cucuran keringat dan air mata.
Masa depan integrasi sipil-militer (dan kepolisian) di Indonesia harus ditopang di atas fondasi profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap peran masing-masing institusi. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang efektif, demokratis, dan berintegritas, sebuah harapan yang harus terus menyala.
FAQ
Dwifungsi adalah sebuah doktrin yang menganugerahkan peran ganda kepada militer (dulu ABRI, yang juga mencakup Polri) sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara, sekaligus kekuatan sosial politik. Ini menjadi isu yang sangat sensitif karena di era Orde Baru, Dwifungsi ABRI membuat militer memiliki pengaruh yang begitu dominan di setiap lini pemerintahan sipil, yang pada akhirnya dianggap menghambat laju demokrasi dan merongrong supremasi sipil.
Secara formal, jawabannya tidak sama. Dwifungsi ABRI sebagai doktrin telah resmi dihapuskan, dan TNI-Polri pun telah dipisahkan secara struktural. Namun, praktik penempatan Pati Polri di kursi sipil tetap memicu kekhawatiran lantaran berpotensi menciptakan bayangan atau jejak 'Dwifungsi' dalam bentuk yang berbeda, yakni potensi militerisasi birokrasi sipil dan pengikisan supremasi sipil.
Dasar hukum utamanya berakar pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya Pasal 28 ayat (3). Pasal ini menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, "kecuali jika ditugaskan berdasarkan undang-undang." Frasa terakhir inilah yang sering menjadi celah interpretasi dan perdebatan.
Argumen para pendukung umumnya mencakup kapasitas manajerial dan kepemimpinan yang kuat, tingkat disiplin yang tinggi, pengalaman mumpuni dalam menghadapi krisis, serta jaringan dan kemampuan koordinasi antarlembaga yang dianggap sangat bermanfaat. Terutama untuk posisi-posisi tertentu di birokrasi sipil yang bersinggungan langsung dengan isu keamanan atau ketertiban.
Untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi, diperlukan penguatan regulasi dengan batasan yang jelas dan tak ambigu, penegakan prinsip meritokrasi serta kompetensi yang ketat dalam setiap proses seleksi jabatan, dan mekanisme pengawasan publik yang solid. Idealnya, Pati Polri aktif harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan sipil, kecuali untuk posisi-posisi yang secara eksplisit diatur oleh undang-undang dengan pertimbangan yang sangat khusus dan transparan.
