MEMO – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), baru-baru ini membeberkan tugas penting dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengelolaan Sampah Nasional. Satgas ini dibentuk dengan misi utama untuk meninjau dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada di seluruh pelosok Indonesia.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 35 Tahun 2018, yang mengatur tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Pembentukan satgas ini juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang semakin mendesak, beserta dampak pencemaran yang ditimbulkannya.
“Satgas ini akan mengkaji ulang segala proses yang telah berjalan selama ini. Kita memiliki Perpres No. 35 Tahun 2018, yang artinya sudah berjalan sekitar tujuh tahun,” ungkap AHY dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Lebih lanjut, AHY menyoroti bahwa dari 12 kota yang menjadi fokus dalam Perpres tersebut, baru dua kota yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan sampah, yaitu Surabaya di Benowo dan Surakarta. Oleh karena itu, salah satu tugas utama satgas adalah melakukan evaluasi mendalam dan koordinasi intensif dengan seluruh pemerintah daerah (pemda).
“Ada 12 kota di Indonesia yang menjadi prioritas dalam pengolahan sampah, dan saat ini baru dua kota yang bisa dikatakan berhasil. Tentu saja, satgas ini akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap apa yang telah dilakukan. Kita ingin merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi,” jelas AHY.
