MEMO – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan akan mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) kepada DPR RI. Selain itu, ia juga tengah mempersiapkan delapan rancangan peraturan menteri (Permen) untuk mendukung langkah ini.
“Saat ini kami telah menyusun setidaknya delapan peraturan menteri yang akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai kebijakan terkait HAM. Selain itu, kami juga akan mengajukan revisi terhadap Undang-Undang HAM,” ujar Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Fokus pada Restitusi dan Rehabilitasi Korban:
Pigai menjelaskan bahwa salah satu fokus utama revisi undang-undang ini adalah terkait restitusi dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ia juga berkomitmen untuk menjadikan masyarakat sipil sebagai motor utama dalam membangun kesadaran terhadap pentingnya HAM.
“Kami berencana memprioritaskan program restorasi, termasuk langkah-langkah remedial untuk mendukung para korban. Restitusi dan rehabilitasi menjadi perhatian utama bagi mereka yang terdampak konflik atau pelanggaran HAM di masa lalu,” jelasnya.
