Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, seperti yang tercatat dalam catatan Dewan Energi Nasional (ESDM), akan mengepalai Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Menanggapi hal tersebut, Luhut menyampaikan kekhawatirannya terkait beberapa aspek jika Indonesia memilih untuk mengadopsi teknologi nuklir sebagai sumber energi di dalam negeri.

Luhut mengidentifikasi setidaknya dua aspek yang harus diperhatikan ketika Indonesia memutuskan untuk mengembangkan nuklir sebagai sumber energi.

Pertama, ia merasa prihatin terkait faktor risiko gempa bumi dalam pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Dalam hal ini, ia menyebut perbandingan dengan Jepang yang telah lebih dahulu mengembangkan teknologi nuklir, namun mengalami kesulitan dalam proses tersebut.

“Kita harus belajar dari pengalaman. Meskipun dari segi teknologi saya tidak terlalu khawatir, namun saya khawatir terhadap risiko gempa bumi di wilayah ini. Apakah kita sudah siap menghadapinya? Jepang bahkan mengalami kesulitan,” ungkapnya dalam pernyataannya di kantornya, Jakarta, pada Senin (29/1/2024).

Kedua, Luhut menekankan pentingnya disiplin Indonesia dalam mengelola teknologi nuklir. “Aspek kedua yang perlu kita perhatikan adalah seberapa disiplin kita dalam mengelola teknologi ini,” tambahnya.

Langkah Tepat Menuju Energi Nuklir Berkelanjutan

Dengan demikian, Luhut menegaskan bahwa meskipun ada kekhawatiran terkait risiko gempa bumi dan disiplin dalam pemeliharaan peralatan nuklir, pemerintah tetap mendukung pengembangan nuklir.

“Jangan berpikir bahwa pemerintah menolak ide ini. Tidak, kami mendukung segala hal yang dapat memberikan kebaikan bagi republik kita, tetapi kita harus berhati-hati dan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman kita sebelumnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) telah mengumumkan bahwa Luhut akan menjadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan PLTN atau NEPIO. Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa NEPIO akan bertanggung jawab mempersiapkan pembangunan PLTN. Rencana pembentukan NEPIO telah disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, telah menetapkan Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang tim persiapan pembentukan NEPIO sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi syarat IAEA dalam pembangunan PLTN.

Djoko menjelaskan bahwa struktur anggota NEPIO akan mencakup Ketua Dewan Pengarah BRIN, Menteri atau Kepala Lembaga Terkait, Anggota DEN, Ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir, Kepala Sekretariat, dan Wakil Ketua Harian Tim/Kapokja.

Djoko menyoroti bahwa untuk mengkomersialisasikan nuklir, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Dari 19 persyaratan yang direkomendasikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Indonesia telah memenuhi 16 syarat. “Untuk mengkomersialisasikan nuklir, kita perlu memenuhi 19 persyaratan, dan dari 19 itu, 16 di antaranya sudah terpenuhi, termasuk NEPIO,” ujarnya.

Luhut Pandjaitan Pimpin Tim Pengembangan Energi Nuklir, Tantangan dan Dukungan Pemerintah