Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat aktivitas calon legislatif (caleg) menjelang Pemilu 2024. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, Pemilu 2024 memiliki potensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia mengutip peningkatan belanja pemerintah yang umumnya terjadi selama periode pemilu sebagai contoh konkret.

Febrio menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan dana sebesar Rp11,25 triliun untuk tahap persiapan Pemilu 2024, sementara Rp15,87 triliun dialokasikan untuk pelaksanaannya.

Menurutnya, ini secara langsung memengaruhi belanja pemerintah dan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk aktivitas kampanye oleh berbagai calon legislatif baik di DPR pusat maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan estimasi keseluruhan, dampak pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 0,2 persen pada tahun 2023 dan sekitar 0,25 persen pada tahun 2024,” kata Febrio dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara virtual pada Jumat (24/11).

Sebelumnya, Kemenkeu juga telah menghitung modal yang akan digelontorkan oleh calon legislatif yang akan bersaing di Pemilu 2024, baik di DPR maupun DPRD. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu, Abdurohman, menggunakan data daftar calon legislatif tetap (DCT) Pemilu 2019 sebagai dasar perhitungan. Menurutnya, ada 580 kursi DPR, 2.372 DPRD provinsi, dan 17.510 DPRD kabupaten/kota.

Kalkulasi Dampak Ekonomi: Modal Caleg, Belanja Pemerintah, dan Proyeksi PDB

Abdurohman menyebutkan bahwa sekitar 8.037 calon legislator akan bersaing merebut kursi DPR, dengan total 258.631 calon legislator yang bersaing untuk kursi DPRD tingkat I dan II pada Pemilu 2019.

“Dengan asumsi pengeluaran calon legislatif pusat sebesar Rp1 miliar dan calon legislatif DPRD sebesar Rp200 juta per orang, dampak total pada lembaga non-profit yang melayani rumah tangga diperkirakan naik sebesar 4,72 persen pada tahun 2023 dan 6,57 persen pada tahun 2024,” tambahnya.

Abdurohman percaya bahwa kontribusi finansial dari calon legislatif dapat mengatasi risiko pelemahan ekonomi global. Ia optimis bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan mencapai 5,1 persen pada 2023 dan 5,2 persen pada tahun berikutnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2023 mengalami penurunan menjadi 4,94 persen secara tahunan, mengalami perlambatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,73 persen.

Pemilu 2024: Dampak Keuangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dengan perhitungan modal caleg dan dampaknya terhadap lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, Kementerian Keuangan memproyeksikan kenaikan sebesar 4,72 persen pada tahun 2023 dan 6,57 persen pada tahun 2024.

Abdurohman dari Badan Kebijakan Fiskal optimis bahwa kontribusi finansial caleg dapat menjadi solusi dalam menghadapi risiko pelemahan ekonomi global. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada kuartal III 2023, proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan optimisme dengan angka 5,1 persen pada 2023 dan 5,2 persen pada tahun berikutnya.