Presiden Jokowi berhasil meraih hasil kesepakatan bisnis sebesar US$25,85 miliar atau setara dengan Rp400 triliun (dengan asumsi kurs Rp15.493 per dolar AS) setelah pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih.

Pertemuan yang terjadi pada Senin (13/11) tersebut menampilkan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang diundang ke Gedung Putih sebelum dimulainya KTT APEC 2023 di San Fransisco, AS, menurut pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Retno mengungkapkan hasil kesepakatan tersebut dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (14/11). Dia menyampaikan bahwa dari segi bisnis, ada beberapa kerja sama yang disetujui senilai US$25,85 miliar, termasuk di antaranya investasi dalam pembangunan carbon capture storage (CCS) dan kilang petrokimia, pengolahan nikel untuk baterai kendaraan listrik (EV), serta pembangunan modul dan panel surya.

Pertemuan Jokowi-Biden: Kesepakatan Strategis untuk Masa Depan Indonesia

Menteri Retno juga memaparkan enam kesepakatan penting yang tercapai antara Presiden Jokowi dan Presiden Biden dalam pertemuan tersebut:

1. Peningkatan Status Kemitraan Indonesia dan AS sepakat untuk meningkatkan status kemitraan bilateral dari strategic partnership menjadi comprehensive strategic partnership (CSP). Hal ini diharapkan akan menjadi landasan kuat bagi perkuatan kerja sama kedua negara, terutama di sektor ekonomi.
2. Pengelolaan Mineral Penting Keduanya juga setuju tentang pentingnya kerja sama dalam pengelolaan sumber daya mineral penting. Rencananya, akan dibuat kesepakatan untuk membentuk Critical Mineral Agreement (CMA).
3. Permintaan Bantuan AS untuk Transisi Energi Presiden Jokowi meminta bantuan dari Presiden Biden untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia. Keduanya setuju akan pentingnya segera menerapkan Just Energy Transition Partnership (JETP) guna mendukung transisi energi Indonesia, termasuk program pensiun dini PLTU dan pengembangan jaringan kelistrikan.
4. Penguatan Rantai Pasokan Indonesia secara resmi terpilih sebagai salah satu mitra International Technology Security and Innovation (ITSI) Fund milik Amerika. Hal ini dianggap sebagai peluang untuk memperkuat rantai pasok semikonduktor.
5. Permintaan Perpanjangan Tarif Bebas Masuk AS Presiden Jokowi menyoroti pentingnya perpanjangan generalized system of preferences (GSP) untuk meningkatkan perdagangan Indonesia. GSP merupakan pembebasan tarif bea masuk yang diberlakukan AS untuk barang dari negara-negara berkembang.
6. Dukungan untuk Bergabung dengan OECD Retno menyatakan bahwa Presiden Biden mendukung upaya Presiden Jokowi dalam membawa Indonesia masuk ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Demikianlah hasil dari enam poin kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut.

Kesepakatan Monumental Indonesia-AS: Peningkatan Kemitraan hingga Dukungan OECD

Pertemuan antara Jokowi dan Biden menghasilkan kesepakatan bisnis yang signifikan bagi Indonesia. Dari keenam poin kesepakatan, terjadi peningkatan status kemitraan menjadi comprehensive strategic partnership (CSP) antara Indonesia dan AS.

Selain itu, kesepakatan juga mencakup pengelolaan mineral penting dan permintaan bantuan AS untuk transisi energi, termasuk dukungan dalam menghentikan penggunaan PLTU di Indonesia. Ada juga langkah penting terkait penguatan rantai pasokan dan permintaan perpanjangan tarif bebas masuk AS untuk mendukung perdagangan Indonesia.

Tak ketinggalan, adanya dukungan dari AS terhadap upaya Indonesia untuk bergabung dengan OECD menandai keseriusan dalam menggalang dukungan internasional.