Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk sebesar 14 persen masih menghadapi hambatan. Arifin menjelaskan bahwa masalah divestasi ini terkait dengan urusan bisnis antar perusahaan (B2B), sementara sektor mineral dan batu bara sendiri tidak lagi menjadi kendala.

Setelah masalah B2B terselesaikan, maka secara otomatis masalah ini akan teratasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Jumat (3/11).

Arifin juga menegaskan bahwa posisi saham pengendali sudah diatur oleh undang-undang. Namun, potensi divestasi melebihi 14 persen masih tergantung pada hasil negosiasi B2B. Menurut Arifin, perkembangan divestasi ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Arifin menegaskan bahwa Vale telah berkomitmen untuk tidak menetapkan harga yang terlalu tinggi dalam divestasi ini, dan pemerintah akan memastikan bahwa komitmen tersebut tetap terjaga.

Lebih lanjut, Arifin menyatakan bahwa tujuan utama pemerintah adalah untuk menjaga sumber daya alam agar dapat dimonetisasi dengan baik dan memberikan nilai tambah, yang pada gilirannya akan menciptakan peluang kerja.

Progres Divestasi: Tantangan dan Prospek Masa Depan

Arifin juga mengakui bahwa proses divestasi ini masih memiliki beberapa kendala terkait B2B, namun ia meyakinkan bahwa hambatan-hambatan tersebut telah diidentifikasi dan sedang dalam proses penyelesaian.