Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan ulang regulasi terkait pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga BBM non-subsidi baru-baru ini.

Erika Retnowati, Kepala BPH Migas, menjelaskan bahwa dalam pertemuan terakhir pemerintah, mereka sedang memikirkan dampak dari pemberlakuan pembatasan terhadap Pertalite. Terutama, mereka mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat serta tingkat inflasi.

Erika mengatakan, “Pada saat itu pemerintah masih berupaya untuk mempertahankan tingkat inflasi karena memang apabila itu diterapkan tentunya ada sebagian masyarakat yang harus membeli lebih mahal dan tentunya itu akan berakibat pada kenaikan tingkat inflasi.” Ini disampaikan dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia pada Selasa (10/10/2023).

Meskipun begitu, Erika juga mengungkapkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif baru-baru ini mengirim surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisi Perpres ini akan mengatur pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Disparitas Harga dan Dampaknya: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Hal ini disebabkan oleh perbedaan harga yang signifikan antara kedua jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax (RON 92) dan Pertalite (RON 90). Saat ini, harga BBM Pertalite masih berada di Rp 10.000 per liter, sementara harga BBM non-subsidi seperti Pertamax telah mencapai Rp 14.000 per liter.

Erika menambahkan, “Antara lain juga karena ini kan ada kenaikan harga untuk BBM non-subsidi yang kemungkinan akan mengakibatkan migrasi sehingga nanti juga akan mengakibatkan melonjaknya subsidi dan kompensasi. Jadi kami terus berupaya supaya revisi Perpres 191 ini segera bisa diterbitkan.”