Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengeluarkan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Dalam peraturan ini, dijelaskan dengan tegas bahwa para pengusaha yang melanggar aturan akan dikenai sanksi berupa pengangguhan ekspor.

Berita ini dikutip dari CNBC Indonesia pada Kamis (27/7/2023) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 tahun 2023 yang membahas tentang pemberian dan pencabutan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam.

Proses pengawasan, seperti yang diuraikan dalam pasal 5, dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan. Mereka akan memberikan data eksportir yang tidak memenuhi kewajiban, khususnya terkait penempatan DHE di dalam negeri, kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Penelitian Lebih Lanjut: DJBC, BI, dan PJK Bersinergi dalam Pengawasan

Selanjutnya, DJBC akan memberlakukan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan kepabeanan yang berlaku. Untuk mengawasi implementasi peraturan ini, sistem informasi terintegrasi akan digunakan, namun apabila terjadi gangguan, DJBC akan beralih ke media elektronik lain sebagai alternatif.

Pencabutan penangguhan, seperti yang tertera pada pasal 9, akan dilakukan jika pengusaha yang terkena sanksi sudah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. DJBC akan memberitahukan kepada BI dan PJK untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut.