Pengaturan Aturan Kampanye di Pemilu 2024 Bikin Heboh

Memo,Jakarta, 24 Juli 2023 – Komisioner KPU RI, August Melasz, mengungkapkan kontroversi terkait pengaturan aturan kampanye dalam Pemilu 2024. Pasal 279-280 Nomor 7 Undang-Undang Pemilu menjadi sorotan karena tidak menyebutkan secara tegas tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh pelanggaran akan dihukum sesuai dengan ketentuan UU Pemilu yang berlaku dan bukan PKPU.

Baca Juga: Laksanakan Tugas Kemanusiaan, Babinsa Koramil 02 Pesantren / Kodim 0809 Kediri Amankan dan Evakuasi ODGJ di Kelurahan Tempurejo

Bukan hanya itu, penyelesaian pelanggaran tersebut akan menjadi tugas Bawaslu dengan mengacu pada UU Pemilu sebagai panduan sanksi yang berlaku.

Komisioner KPU RI Mengungkap Ketentuan Sanksi Pelanggaran Pemilu

Komisioner KPU RI, August Melasz, telah menyampaikan tentang pengaturan aturan kampanye dalam pasal 279-280 Nomor 7 Undang-Undang Pemilu, yang akan digunakan sebagai panduan dalam memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Juga: Kantor Koramil 02 Pesantren/Kodim 0809 Kediri Direhab, Ketua LSM AWAS Jatim Nur Khalifa: Pemerintah Daerah Harus Cari Solusi Agar Kantor Bisa Layak Huni

“Dalam UU nomor 7, pasal 279 mengatur waktu dan tempat pelaksanaan kampanye sesuai dengan ketentuan UU, sementara larangan kampanye diatur dalam pasal 280. Jelas tidak ada klausul untuk kampanye di luar jadwal yang berarti pelanggaran akan dikenai sanksi,” ungkap August dalam keterangannya kepada pers di Jakarta pada hari Senin (24/7/2023).

Bawaslu Berperan Penting dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu 2024v

Menyoal adanya sanksi yang diatur dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018, August menegaskan bahwa semua pelanggaran akan dihukum sesuai ketentuan yang telah diatur dalam UU Pemilu, bukan PKPU.

Baca Juga: Buntut Kasus Dugaan Kasus Ijazah Palsu Dewan di Kediri, KPU Silakan Bila Ada Pihak Yang Akan Gugat

“Semua bentuk pelanggaran akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan UU atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 279 memang tidak menyebutkan sanksi secara eksplisit, jadi tidak tepat jika kita membuat sanksi sendiri,” jelasnya.

Lebih lanjut, August merasa heran jika KPU tiba-tiba mencantumkan aturan sanksi di dalam PKPU, sementara dalam UU Pemilu, Pasal 279 tidak mengatur tentang sanksi. “Jika UU Pemilu tidak mencantumkan sanksi, bagaimana caranya? Apakah KPU dapat membuat sanksi sendiri?” tanyanya.

Tidak hanya itu, August juga mengungkapkan bahwa penyelesaian setiap pelanggaran akan menjadi tanggung jawab Bawaslu. Namun, dalam penerapan sanksi atas pelanggaran tersebut, Bawaslu akan mengacu pada UU Pemilu.