Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah untuk menggantikan kelas iuran BPJS Kesehatan 1, 2, dan 3 dengan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN).

“Saya sangat menentang program KRIS yang diajukan oleh BPJS Kesehatan,” ujar Said Iqbal, Presiden Buruh dan KSPI, dalam konferensi pers secara virtual pada Sabtu (22/7).

Menurutnya, penggantian iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3 dengan KRIS akan mengakibatkan komersialisasi.

Hal ini berkaitan dengan undang-undang kesehatan yang mengatur tentang mandatory spending, di mana biaya pasien ditanggung oleh pemerintah, menjadi money follow program atau menyesuaikan standar kebijakan.

“Dengan adanya KRIS, nantinya akan ada program-program yang standarnya belum jelas. Tidak etis jika nyawa orang dianggap sebagai suatu efisiensi yang dapat diatur,” tambahnya.

Selain itu, Said Iqbal juga menyatakan bahwa kebijakan baru terkait UU Kesehatan berpotensi menyebabkan penutupan Rumah Sakit (RS) lokal berukuran menengah dan klinik-klinik kecil.

“Kebijakan pemerintah dalam sektor kesehatan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar dan semata-mata berfokus pada keuntungan.

Konsep ini hanya menguntungkan sektor swasta, terutama 7 rumah sakit swasta. Padahal saat ini baru ada 4 rumah sakit milik pemerintah. Rumah sakit menengah yang dimiliki oleh pribumi akan terancam, terutama dengan hadirnya klinik-klinik swasta seperti Siloam dan Mayapada,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk mengganti kelas iuran BPJS Kesehatan 1, 2, dan 3 dengan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN). Pelaksanaan KRIS JKN ini dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025.