Bandung, Memo.co.id
Data hasil survey Pusdaslitbang, ada 48 kepala keluarga berpendidian S2 dan S3, masuk kategori miskin. Demikian juga kepala keluarga yang pekerjaannya PNS, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN dan BUMD juga masuk kategori miskin. Jumlahnya 1700 KK.
Ketua Pusdaslitbang Jabar Agus Ismail, mengatakan itu dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Bappeda Propinsi Jawa Barat, Rabu kemarin. ” Dari 4 juta KK yang berpendidikan S2 dan S3, terdapat 48 KK diantaranya masuk kategori miskin.” kata Agus Ismail.
Agus juga memaparkan bahwa 1.700 kepala rumah tangga dari 4 juta yang jenis pekerjaannya pegawai, seperti PNS anggota TNI/Polri, karyawan BUMN dan BUMD, juga masuk kategori miskin. Ini data valid, tapi tentunya kita harus lakukan verifikasi ulang. Sejunlah data tersebut diverifikasi ulang ke alamat masing -masing, tandasnya.
Ketika ditanya wartawan, daerah mana saja di Jawa Barat yang kedapatan KK dengan kategori miskin dan dari lingkungan berpendidikan itu. Ketua Pusdaslitbang Jabar, enggan memberikan keterangan. Kalau dari daerah mana saja, itu belum perlu kita ungkapkan ke publik.Pasalnya data tersebut bersifat indifidual dan rahasia. Agus memastikan itu tersebar ke semua daerah di Jawa Barat.
Sementara itu, di temat yang sama, Wagub Jabat Dedy Mizwar menjelaskan abhwa verifikasi ulang perlu dilakukan. Terutama data data yang berletar belakang pendidikan dan pekerjaan tersebut. ” Ada beberapa yang perlu diverifikasi ulang, karena ini menyangkut teknik untuk penanggulangan kemiskinan di daerah,” kata Dedy Mizwar.
Daedy berharap agar rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat bisa mendata ulang agar lebih akurat. Sehingga dalam menjalankan program kemiskinan pengurangan tingkat kemiskinan dapat dirasakan hasilnya.
“Jadi biar anggaran yang kita keluarkan ini tepat sasaran dengan menggunakan data-data yang tadi dan tentunya harus akurat. Secara signifikan pengurangan kemiskinan dapat kelihatan,” jelasnya.
(nu)
