Pemerintah dihadapkan pada target seluruh produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal pada 2024. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta proses sertifikasi halal dapat dipermudah. Khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pesan tersebut disampaikan Ma’ruf Amin dalam tasyakuran Milad ke-33 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) di Jakarta kemarin (25/1). Menurut dia target tersebut memiliki tantangan yang besar. Apalagi, jumlah pelaku UMKM di tanah air mencapai 64 juta unit.
”Pemerintah saat ini tengah berupaya menuntaskan dua pekerjaan besar hingga 2024,” katanya. Yaitu, kewajiban tersertifikasinya bagi seluruh produk makanan dan minuman halal. Kemudian, mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia.
Ma’ruf menjelaskan LPPOM-MUI memiliki sejarah panjang dalam sertifikasi halal. Saat ini LPPOM-MUI menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) mitra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag. Sebagai pionir lembaga sertifikasi halal, Ma’ruf berharap LPPOM-MUI melakukan percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM sektor makanan dan minuman.
Mantan Ketua MUI itu menyambut baik beberapa inovasi percepatan sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM-MUI. Di antaranya, melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi UMK. Kemudian, kegiatan Festival Syawal yang berhasil mencetak 644 UMK bersertifikat halal.
Selain itu, Ma’ruf mendukung terobosan LPPOM-MUI yang mengupayakan percepatan sertifikasi halal di tengah pandemi Covid-19 melalui sistem Modified On-Site Audit (MOSA). ”Ini merupakan layanan sertifikasi halal daring, khususnya bagi produk-produk yang bersifat sederhana dan tidak memiliki tingkat kritis halal tinggi,” paparnya.
