Deskripsi Banner
Deskripsi Banner
Peristiwa Hukum

Gelar Perkara Libatkan Propam hingga Kompolnas Usut Fakta Baru Kasus Makar Prabowo

A. Daroini
×

Gelar Perkara Libatkan Propam hingga Kompolnas Usut Fakta Baru Kasus Makar Prabowo

Sebarkan artikel ini
komisi kode etik profesi kkep polri resmi menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat ptdh terhadap irjen eko hadi santos 1794917590632 169

Memo, Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggelar pemaparan fakta dan bukti baru dalam kasus makar Prabowo bersama unsur pengawas internal, Kompolnas, hingga saksi ahli di Jakarta pada Kamis (19/11/2026) guna memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur KUHP dan KUHAP baru serta memetakan pihak-pihak yang terlibat.

Langkah pengawasan berlapis ini menyusul temuan penyidik yang tidak hanya bersumber dari penggeledahan kediaman Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan yang diduga menjadi posko makar, tetapi juga dari rangkaian pendalaman perkara yang telah naik ke tahap penyidikan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa materi yang ditemukan tim penyidik melampaui hasil olah tempat kejadian perkara di rumah posko semata. Forum gelar perkara tersebut turut melibatkan Propam, Itwasum, dan Biro Wassidik untuk menguji keabsahan alat bukti.

“Fakta dan bukti baru tidak hanya dari penggeledahan itu,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Susatyo, pelibatan pengawas internal, Kompolnas, serta ahli menjadi instrumen kontrol agar konstruksi perkara kasus makar Prabowo berdiri kokoh secara hukum. Keakuratan verifikasi bukti dinilai menentukan arah penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pidana.

“Terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yg telah dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” tuturnya.

Di luar pengusutan dugaan makar, aparat kepolisian sebelumnya juga menetapkan empat perwira tinggi aktif sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Mereka terdiri atas Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Irjen Ahrie Sonta Nasution selaku Kadiv Hukum Polri, Irjen Eko Hadi Santoso selaku eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, serta Irjen Slamet Uliandi selaku eks Kadiv TIK Polri.

Dalam konstruksi perkara penyadapan ilegal tersebut, para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta/atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Tiga tersangka selain Slamet telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Temuan awal penyidik pada perkara terkait juga mengindikasikan adanya pihak lain di luar Presiden Prabowo yang ikut menjadi sasaran penyadapan.

Daftar pihak terdampak disebut mencakup kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat sehingga pengembangan kasus makar Prabowo dan jaringan perkaranya terus menjadi sorotan publik.